Hadap Presiden, Gubernur Se Kalimantan Minta Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 15 April 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 41.180 Kali
Presiden Jokowi menerima para Gubernur se Kalimantan, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/4) siang

Presiden Jokowi menerima para Gubernur se Kalimantan, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/4) siang

Para Gubernur yang tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) yang terdiri dari lima gubernur yaitu, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek, Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang (koordinator FKRP2RK 2015-2016), Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, dan Kalimantan Selatan yang diwakili Wakil Gubernur Rudy Resnawan,  menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/4) siang.

Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang selaku Koordinator FKRP2RK mengatakan, dalam pertemuan itu, para Gubernur se Kalimantan menyampaikan kepada Presiden berkaitan dengan masalah percepatan pembangunan di Kalimantan.

“Secara prinsip semuanya sudah tertuang di dalam Musrenbang Regional Kalimantan, tapi kami ingin ada percepatan, terutama terkait masalah infrastruktur, dan konektivitas antar propinsi,” kata Teras kepada wartawan.

Terkait dengan percepatan itu, para Gubernur se Kalimantan meminta agar dalam masalah lelang pengadaan dan pekerjaan proyek pembangunan, jangan sampai terlambat hanya karena proses administrasi yang terjadi di pusat, sehingga APBN di daerah terhambat.  “Tadi Presiden sudah menjelaskan beberapa langkah yang sudah ditempuh dan diharapkan di bulan April sudah bisa ditindak lanjuti sesuai yang diharapkan,” terangnya.

Adapun terkait dengan masalah perbatasan, menurut Teras Narang, Gubernur Kalbar, Gubernur Kaltim, dan Gubernur Kaltara, sudah menyampaikan beberapa hal yang memang penting, karena perbatasan ini harus dianggap bukan lagi sebagai belakang, tapi terdepan. Sehingga perlu ada program-program, khususnya terkait dengan masalah infrastruktur.

“Kami tidak ingin era kejayaan dari sumber daya alam berakhir begitu saja tanpa ada dampak pembangunan yang dirasakan oleh rakyat yang ada di Kalimantan,” tegas Teras Narang mewakili para Gubernur se Kalimantan.

Untuk itu, lanjut Teras, para Gubernur meminta dilakukannya Perlu percepatan terhadap penyelesaian yang menyangkut masalah tata ruang, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagai hal yang penting di lima propinsi di Kalimantan.

Menurut Teras, terkait permintaan para Gubernur se Kalimantan itu, Presiden Jokowi mengatakan akan berkunjung kembali ke Kalimantan untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan masalah program-program yang dilaksanakan.

Masalah Perbatasan

Sementara itu Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menambahkan, masalah perbatasan di Kalbar dua tahun terakhir sebelum berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) k sudah mulai pembangunan infrastruktur. Saat ini pembangunan itu dilanjutkan kembali oleh Presiden Jokowi dengan disediakan dana sekitar Rp 2,7 triliun.

“Jadi sepanjang perbatasan yang menyangkut hutan lindung, kawasan hutan produksi, sedang diselesaikan dengan kementerian terkait. Tapi saya yakin tidak terlalu lama bisa dimulai, termasuk dengan border. Border itu dipersiapkan dengan standar internasional, dan Presiden sudah pernah melihat ke sana. Untuk pembebasan lahan menjadi tanggungjawab pemerintah nasional, bukan daerah,” papar Cornelis.

Demikian juga dengan perdagangan. Terkait impor ekspor di perbatasan, terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015, menurut Cornelis, pemerintah sudah menyiapkan regulasinya, termasuk ekspor kita ke Malaysia (Serawak, Kuching, Sabah) dan Tiongkok, atau negara lain melalui Kalbar sebagai daerah yang sangat strategis. Termasuk pembangunan pelabuhan berstandar internasional, sudah dimulai oleh Pelindo II.

“Mudah-mudahan mimpi-mimpi besar ini menjadi kenyataan,” ujar Cornelis.

Gubernur Kalbar itu juga mengemukakan, dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan APBN Tahun 2016, Presiden Jokowi meminta masukan dari Gubernur, terutama menyangkut hal-hal yang sangat strategis.

Mendampingi Presiden dalam kesempatan menerima para Gubernur se Kalimantan itu adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto. (Humas Setkab/ES)

Berita Terbaru