Hadap Presiden Jokowi, GAPKINDO Minta Pemerintah Bantu Atasi Anjloknya Harga Karet

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 24 Juni 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 38.437 Kali
Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian dan Mensesneg menerima pengurus GAPKINDO, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/6) siang. (Foto: OJI/Humas)

Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian dan Mensesneg menerima pengurus GAPKINDO, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/6) siang. (Foto: Humas/Oji)

Pengurus Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO), Jumat (24/6) pagi, menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta. Mereka berharap pemerintah membantu memperbaiki harga karet yang sejak awal 2016 lalu sudah menyentuh angka 1 dolar AS per kilogram.

“Kondisi harga karet dewasa ini agak tertekan, seperti lazimnya komoditi lainnya, pernah mencapai harga tertinggi pada tahun 2011 sekitar 5,3 sekian dolar per kilo, namun di awal tahun 2016 sudah mengalami tekanan yang sampai mendekati 1 dolar per kilo,” kata Moenardji Soedargo, Ketua Umum GAPKINDO, kepada wartawan  di Kantor Presiden, Jumat (24/6) siang.

Menurut Moenardji, pihaknya berperan aktif bersama Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait lainnya melakukan kerja sama multilateral dengan Thailand dan Malaysia yang disebut dengan International  Trade Rubber Consortium (ITRC). Bentuk kerja sama ini salah satunya menahan ekspor dengan maksud mendapatkan harga yang stabil apabila harga sudah tertekan terlalu rendah dan tidak mencerminkan fundamental pasar yang sebenarnya.

“GAPKINDO sudah empat kali melakukan penahanan ekspor dengan biaya operasional sendiri. Dalam pelaksanaannya GAPKINDO belum sempat mendapatkan support pemerintah berupa dana APBN atau subsidi bunga dan lain sebagainya. Alasannya agar motivasi para petani karet tidak surut,” ungkap Moenardji.

Melalui ITRC, menurut Ketua Umum GAPKINDO itu, juga dilakukan upaya membentuk bursa dengan konsep perdagangan yang voluntary. Menurut Moenardji,  itu akan baik untuk menolong harga bisa tercermin melalui suatu referensi yang transparan dan fair.

Untuk itu, GAPKINDO meminta perdagangan bisa dilakukan secara voluntary bursa fisik karet dan bukan secara mandatory. “Kami sampaikan, kami meminta untuk pemerintah betul-betul memperhatikan bursa fisik karet harus berbasis voluntary bukan mandatory. Bapak Presiden sudah menangkap maksud itu, dan kami harap ini akan terealisir secara baik,” ujarnya.

Ketua Umum GAPKINDO itu juga mengingatkan, karet merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia yang berbasiskan komoditas rakyat, dimana petani karet adalah mitra pengusaha sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Presiden sendiri memberikan perhatian yang tinggi dengan sering masuk ke daerah-daerah pelosok saat melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Untuk itu, sebagai solusi jangka panjang GAPKINDO  mengimbau dilakukannya peremajaan terhadap perkebunan karet.  “Pemerintah perlu hadir dan turun untuk meremajakan klon-klon karet petani karena apabila peremajaan dilakukan produktivitas petani akan meningkat dari yang sekarang,” tuturnya.

Bebaskan PPN
Terkait dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengizinkan kembali penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk hasil pertanian dan perkebunan, Ketua Umum GAPKINDO menganggap seharusnya itu tidak perlu.  Terlebih, perkebunan karet itu dihasilkan oleh rakyat kecil.

“Itu sungguh memberatkan petani di kondisi harga-harga komoditas yang tertekan, kami sampaikan ini kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden memahami,” terang Moenardji.

Menurut Moenardji, sebetulnya produk pertanian itu tidak perlu kena PPN, kecuali pada saat nanti diolah oleh pabrik-pabrik pengolahan makanan atau pabrik pengolahan barang, barulah PPN tersebut bisa diterapkan.

Untuk itu, lanjut Moenardji, GAPKINDO mengimbau supaya PPN untuk hasil pertanian perkebunan bisa ditinjau kembali dengan mengusulkan PPN perkebunan dan pertanian dibuat menjadi PPN tidak dipungut, artinya PPN-nya tetap ada tapi tidak dipungut.

Selain itu, GAPKINDO juga meminta agar penggunaan karet bisa diperluas, di luar dari yang sektor tradisional seperti ban dan diciptakan demand baru berupa proyek infrastruktur yang akan digunakan oleh pemerintah,” sambung Moenardji.

Ia menyebutkan, penggunaan karet untuk pembangunan infrastruktur seperti aspal karet untuk pelabuhan, juga untuk pintu-pintu air, diyakini membuat daya tahan jalan yang dibuat umurnya lebih panjang 50%, sedangkan penggunaan karet untuk pintu air bisa lebih tahan lama karena karet tahan lama terhadap air.

“Berarti akan terjadi penghematan anggaran untuk memperbaiki jalan dan bahkan pemerintah mungkin akan mempunyai peluang membangun jalan lebih banyak lagi ke pelosok-pelosok yang selama tidak tersedia persediaan anggarannya,” papar Moenardji.

Kalau memang Presiden membuat Instruksi Presiden mengenai penggunaan karet ini, GAPKINDO meyakini, pengusaha akan bersiap melakukan investasi di sektor ini.

Saat menerima pengurus GAKPINDO itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. (FID/ES)

 

Berita Terbaru