Hadap Presiden Jokowi, Kadin Minta Dukungan Pemerintah Laksanakan ‘Inovative Financing’

Para pengurus Kadin dipimpin ketuanya Suryo B. Sulistyo memberi keterangan pers usai diterima Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/4)

Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dipimpin oleh ketuanya Suryo Bambang Sulistyo menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna memberikan laporan kelanjutan dari Food Security Summit yang digelar bulan Februari 2015 lalu.

“Kadin memberikan laporan sebagai kelanjutan dari Food Security Summit pada bulan Februari 2015 serta langkah-langkah tindak lanjut yg telah dilakukan berkaitan dengan ketahanan pangan, serta permasalahan mengenai kendala yang dihadapi. Intinya dari berbagai sektor, khususnya bidang pangan, perkebunan, industri pangan, peternakan dan perikanan,” kata Suryo B. Sulistyo kepada wartawan seusai diterima Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/4) siang.

Wakil Ketua Umum Kadin Franky O. Widjaya menambahkan, Kadin meminta dukungan pemerintah untuk mengimplementasikan inovative financing, dimana modul yang sudah sukses itu ada di sawit.

Ia menyebutkan, pihaknya akan meremajakan 2 juta hektar sawit dan juga akan menghemat 1 juta lahan. Karena itu, Kadin meminta dari pemerintah memberikan sedikit bunga yang lebih murah kepada petani itu supaya bisa lebih cepat pengalihan dana dari perbankan itu.  Kadin juga menginginkan diterapkannya inovative financing untuk semua produk.

“Jadi nanti teman-teman juga bisa melaporkan seperti padi, tebu, jagung, dsb bisa dipergunakan. Inovatif itu adalah harus diubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dimana harus dipastikan uang itu harus bisa balik, siapa yang menjamin dsb, dan supaya produktivitas itu bisa naik,” papar Franky.

Mengenai lahan, menurut Franky, Presiden Jokowi juga sudah menginventarisasikan apa yang diperlukan dan akan diupayakan. Namun Presiden minta diberi waktu karena tidak gampang untuk penataan itu semua.

Tidak Bisa 100 Persen

Menjawab wartawan Ketua Kadin Suryo B. Sulistyo mengatakan, untuk swasembada pangan 100 persen rasanya tidak bisa dilakukan pemerintah karena pasti masih ada yang harus diimpor, seperti gandum tidak mungkin ditanam di Indonesia.

Yang jadi masalah, lanjut Suryo, mengutip pernyataan Presiden adalah banyaknya kendala di Indonesia yang dibuat sendiri. Kadin meyakini, jika kendala itu bisa segera dihilangkan, pasti swasembada pangan dalam produk-produk sangat bisa dimungkinkan, seperti jagung dan gula.

“Jadi yang dibahas tadi kira-kira beliau ingin masukan apa hambatan di lapangan. Dan ternyata Beliau (Presiden, red) sudah cukup memahami karena beliau cukup sering turun ke lapangan. Beliau tadi menyampaikan banyak hal-hal yang bisa diperbaiki dalam rangka upaya ketahanan pangan,” papar Suryo.

Salah satu hal yang dibahas tadi, ungkap Suryo,  ternyata dalam hal proses dari petani sampai pembeli, rantainya cukup panjang. Dan yang perlu dilakukan adalah langkah-langkah efisiensi untuk memperpendek rantai ini.

Ia menyebutkan, yang ingin diupayakan bagaimana memperbaiki sistem, khususnya paska panen, bagaiman agar itu bisa diperbaiki sehingga bisa lebih efisien, sehingga dampaknya pasti kepada harga dan petani bisa lebih diberdayakan.

Adapun Franky O. Widjaya menambahkan, Inovative Financing ini sebetulnya bagaimana bisa memberdayakan koperasi. Ia mencontohkan, modul yang sawit dari koperasi kemudian penjaminannya dari perusahaan, mendapatkan dari perbankan ddengan komponen bungan yang lebih rendah serta fasilitas dari pemerintah.

“Petani itu disalurkan untuk melalui koperasi. Dan karena ada koperasi, dibantu oleh perusahaan, produktivitas diharapkan bisa naik karena menggunakan sistem yang sudah canggih, termasuk harvesting dsb, perlatan dan bibit yang sangat baik. Jadi itu bisa mendapatkan yield yang tinggi untuk bisa mengembalikan dana tersebut. Inilah modul inovative financing yang kita sarankan,” terang Franky.

Ditambahkan Ketua Umum Kadin Suryo B. Sulistyo, jaminan yang dibutuhkan petani adalah dalam hal pasar, sehingga memberikan kredibilitas kepada koperasi, disamping diperlukan adanya bantuan bibit, dsb.

Menurut Suryo, kalau pemerintah bisa memberikan jaminan adanya lahan, maka Kadin siap sebagai investornya. “Mungkin juga kita bisa mendorong investor terutama dalam negeri. Tapi kalau diperlukan, investor luar negeri juga bisa kita undang untuk masuk dalam bidang ini,” pungkasnya.

(Humas Setkab/ES)