Hadap Presiden Jokowi, Pengusaha Industri Tekstil Keluhkan Banjir Pakaian Impor Ilegal

Menteri Perindustrian Saleh Husin bersama para pengusaha tekstil seusai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/10)

Para pengusaha tekstil yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dipimpin oleh Ketuanya Ade Sudrajat, didampingi Menteri Perindustrian Saleh Husin menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/10) siang.

Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin menjelaskan, pertemuan itu dimaksudkan untuk membahas tentang permasalah di industri tekstil guna meningkatkan iklim produksi tekstil di Indonesia. Ia menegaskan, pemerintah ingin agar industri tekstil kita dapat terus eksisdan bisa terus meningkatkan produktifitasnya.

Diakui Menperin, dalam pertemuan tersebut para pengusaha tekstik mengeluhkan banjirnya pakaian impor yang masuk secara illegal. Menperin menilai, permasalahan ini harus diatasi bersama.

“Dari mendengar keluhan-keluhan mereka kita harap hal ini dapat menyelesaikannya,” jelas Saleh.

Kondisi Sulit

Sementara itu Ketua API Ade Sudrajat mengemukakan,  kondisi saat ini sangat sulit bagi pengusaha karena pasar domestik yang dipenuhi oleh barang impor, apalagi masih ditambah masuknya barang impor secara ilegal.

“Dengan harga yang lebih rendah (tekstik impor) dari harga pasar tentu saja ini menurunkan daya saing bagi pengusaha,” jelas Ade.

Menurut Ade, API berharap adanya penutupan kran impor tekstil secara illegal sehingga bisa meningkatkan daya saing pengusaha lokal, dan tentu saja membuka peluang merambah pasar luar negeri.

Dalam kesempatan itu, API menyambut kabar gembira mengenai upaya perluasan pasar ekspor tekstil nasional yang kini sedang digarap oleh pemerintahan Presiden Jokowi. “Tentu hal ini disampai dengan gembira teman-teman dari industri tekstil,” ujarnya.

Ade menjelaskan, saat ini pangsa pasar domestik dari industri tekstik nasional tinggal 30% dari yang tadinya 60% (2010). Artinya, jelas Ade,  dalam kurun waktu 5 tahun kita sudah mengalami penurunan akibat masuknya barang barang ilegal ke dalam negeri. Karena itu, para pengurus API berharap pemerintah bisa memberikan adanya potongan ongkos dari sisi energy, baik dari bahan bakar minyak (BBM), gas, listrik dan lainnya.

Saat ini, lanjut Ade, ada sekitar 2.738.000 tenaga kerja yang diserap langsung oleh industri tekstil nasional, atau masih dibawah 2%. Namun menurutnya,  seyogyanya industri ini tumbuh.

“Nah itu tadi caranya mengahambat masuknya produk- produk ilegal masuk ke Indonesia karena pangsa pasar kita kan direbut oleh mereka, karena yang terjadi mereka tidak membayar bea masuk barang jadi tidak ada pajak. Itu yang menyebabkan persaingan tidak sehat,” jelas Ade.

(FID/RAH/ES)