Hadapi Pencucian Uang, Presiden Jokowi Minta PPATK, Polri, dan Kejaksaan Tingkatkan Koordinasi
Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas soal pencucian uang, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (21/3) sore. (Foto: Rahmad/Humas)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar dilakukan langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan sistem pelaporan dan analisis transaksi keuangan dengan laporan pajak. Menurut Presiden, pengawasan pada transaksi keuangan akan jauh lebih mudah apabila profil nasabah dengan wajib pajak dapat diintegrasikan.
Agar pelanggaran hukum terhadap tindak pidana pajak dan penggelapan uang dapat berjalan dengan baik, kunci utamanya adalah sinergi yang baik antar kita, antar penegak hukum kita, kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang membahas langkah-langkah pencegahan dan pengawasan terhadap aksi pencucian uang dan penggelapan pajak, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (21/3) sore.
Presiden meminta agar meningkatkan koordinasi yang lebih solid antara PPATK (Pusat Pelaporan dana Analisis Transaksi Keuangan), Kepolisian, Kejaksaan dan Dirjen Pajak, khususnya jika ada dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang.
Semua harus betul-betul bekerja secara sinergis di lapangan. Jangan sampai ada lagi egosektoral, sehingga terjadi gesekan dan benturan dalam penegakan hukum kita. Jangan sampai para penegak hukum pajak justru menjadi ketakutan dalam menjalankan tugasnya dalam sinergi dilapangan, tegas Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta agar Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilibatkan dalam pengawasan sektor – sektor yang rawan tindak pidana pencucian uang, baik yang berkaitan dengan narkoba, ilegal trading, transfer pricing dan yang lain-lainnya.
Dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla itu, tampak hadir Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Maritim Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala BIN Sutiyoso, Kepala PPATK M. Yusuf, dan Kepala BNN Budi Waseso. (FID/RAH/ES
