Hadapi Persaingan, Presiden Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Kalau Ada Pilpres Tarungnya Nanti

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 31 Agustus 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 37.973 Kali
Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam dan Mendagri saat membuka Rakernas I ADKASI, di Hall C2 JI Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/8). (Foto: Humas/Oji)

Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam dan Mendagri saat membuka Rakernas I ADKASI, di Hall C2 JI Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/8). (Foto: Humas/Oji)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, kompetisi persaingan sekarang ini begitu sangat sengitnya, antarnegara, nantinya antardaerah akan terjadi. Sekarang baru dibuka, baru dibuka hanya ASEAN, ASEAN Economic Community, tapi nanti bisa pertarungan itu antarkawasan.

“Saya kadang-kadang kalau pas ketemu dengan kepala negara, kepala pemerintahan di ASEAN, kalau pas ketemu kelihatannya kita ini kan tetangga satu grup ASEAN, kalau pas foto, fotonya pasti bergandengan seperti ini. Tapi sadarlah kita semuanya bahwa apapun mereka ini adalah pesaing-pesaing kita, kita harus sadar mereka adalah pesaing,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), di Hall C2 Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/8) sore.

Tetangga iya, satu grup di ASEAN iya, di ASEAN Economic Community iya, tapi apapun lanjut Presiden Jokowi, dengan posisi persaingan dan kompetisi seperti ini mereka adalah pesaing bagi Indonesia. Belum lagi masuk ke kawasan yang lain dimana sekarang sudah ada grup-grup besar, selain ASEAN Economic Commmunity, ada TPP yang merupakan aliansi Amerika Serikat, RCEP grupnya China, dan ada EU grupnya Uni Eropa. “Inilah persaingan yang betul-betul sudah kita jalani sekarang ini, dan akan lebih besar akan kita hadapi,” jelas Presiden Jokowi.

Meski demikian, Presiden meyakini persaingan ini akan dimenangkan oleh Indonesia jika negara ini bergandengan dalam satu kesatuan, dari pusat sampai ke daerah harus sinergi total. “Kalau nanti ada pilpres, ya sudah tarungnya nanti saja. Sekarang ini kerja semuanya bareng-bareng untuk negara kita yang kita cintai,” tegasnya.

Presiden mengambil contoh peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yang masih kalah jauh dibandingkan negara-negara yang lain. “Mari kita lihat, Singapura nomor 1, Malaysia nomor 18, Thailand nomor 49, kita lihat di layar, Indonesia coba, nomor 109. Mau apa kita? Mau bersaing dengan cara apa kalau nomor urutnya masih seperti itu? Kita masih 109, Singapura nomor 1, Malaysia 18, Thailand 49, mau apa?,” kata Presiden dengan nada bertanya.

Indeks daya saing global Indonesia, lanjut Presiden, juga sama. Negara ini masih pada posisi keempat di ASEAN, ke- 37 di dunia di global. Karena itu, menurut Presiden, inilah yang harus diperbaiki ke depan.

Untuk itu, Presiden meminta kepada para pimpinan dan anggota DPRD seluruh Indonesia yang hadir di acara rapat kerja itu, agar kalau membuat Peraturan Daerah (Perda) buatlah yang memberikan kemudahan masyarakat untuk berusaha. Jangan membuat Perda yang membebani. Sebab, kalau membebani justru investasi itu tidak akan masuk.

“Kalau investasi tidak masuk di sebuah daerah artinya perputaran uang di daerah itu juga akan tidak akan bertambah, hanya ketergantungan pada APBD. Kalau tidak ada investasi tidak ada lapangan pekerjaan. Kalau tidak ada lapangan pekerjaan daya beli masyarakat pasti akan anjlok,” tutur Presiden seraya menegaskan, bahwa kuncinya sekarang ini diinvestasi karena daya dukung dari APBN itu juga sebetulnya hanya 80 persen dari keseluruhan perputaran uang yang ada.

Itulah, menurut Presiden Jokowi, hal-hal yang harus dihadapi. “Kenapa kemarin kita juga membatalkan 3.143 Perda, karena itu tidak ramah terhadap investasi, tidak ramah kepada perdagangan, malah menyulitkan, nambah-nambahin, tidak memudahkan tapi berbelit-belit masalah, nambahin urusan kalau kita ingin mengurus sesuatu,” ujarnya.

Presiden Jokowi berharap kepada pimpinan dan anggota DPRD, kalau ada kepala daerah yang mengajukan itu dan melihat itu malah nambahkan ruwet, sebaiknya dikembalikan saja.

Simpel
Menurut Presiden Jokowi, sekarang ini harus berpikir simpel seperti itu. Karena itu, Presiden mengaku juga sudah menyampaikan ke Ketua DPR RI agar tidak usah membuat undang-undang yang terlalu banyak.

“Setahun 40, kalau sudah undang-undangnya keluar apa yang kejadiannya? Pasti pemerintah buat PP, kalau sudah buat PP nanti saya membuat Perpres, kalau saya buatkan Perpres menterinya buatin Permen, ya kan. Waduuuh,” papar Presiden Jokowi yang disambut senyum anggota DPRD dari seluruh Indonesia itu.

Presiden mengingatkan, sekarang ini perubahan dunia detik demi detik, menit demi hari, berubah-ubah terus. Karena itu jangan menjerat diri sendiri, tidak fleksibel, dan tidak cepat memutuskan.

“Apa mau kita terus-terusan? Buat saya jawaban saya tidak, ndak. Produksi undang-undang itu sedikit ndak apa-apa, tapi kualitasnya yang baik. Membuat Perda juga ndak apa sedikit, yang penting kualitasnya yang baik, yang mendongkrak kesejahteraan, yang mendongkrak ekonomi di daerah. Jangan tiap hari memproduksi Perda, pelaksanaannya yang bingung,” tutur Presiden Jokowi.

Acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional ADKASI itu juga dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Ketua ADKASI Lukman Said. (FID/ES)

 

 

Berita Terbaru