Hadiri Forum Bisnis Indonesia-RRT, Presiden Jokowi: Investasi ke Indonesia Cepat, Tepat
Presiden Jokowi saat menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok (RRT), di China World Hotel, Beijing, RRT, pada Senin (16/10/2023). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang digelar di China World Hotel, Beijing, RRT, pada Senin (16/10/2023). Saat menyampaikan sambutannya, Presiden Jokowi mengapresiasi investasi dan kontribusi para pengusaha RRT dalam pembangunan di Indonesia.
“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas investasinya, atas kontribusinya dalam pembangunan Indonesia. Tahun 2013 RRT berada di urutan 12 kontributor foreign direct investment (FDI) di Indonesia—nomor 12 tahun 2013, tapi di tahun 2022 sudah menjadi urutan yang kedua,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, cara berinvestasi para pengusaha ke Indonesia sudah cepat dan tepat dan menganalogikannya seperti Bruce Lee dengan gerakan wing chun-nya. Presiden Jokowi meyakini bahwa investasi RRT di Indonesia akan terus meningkat dan menjadi kontributor FDI teratas dalam satu-dua tahun ke depan.
“Saya yakin jika terus konsisten seperti ini, saya yakin dalam setahun dua tahun ke depan, saya yakin RRT bisa menjadi peringkat yang pertama dan sebagai kontributor FDI di Indonesia dan itu yang saya tunggu-tunggu,” imbuhnya.
Keyakinan Presiden Jokowi tersebut dikarenakan saat ini Indonesia tengah fokus untuk melakukan hilirisasi industri terhadap berbagai komoditas seperti nikel, tembaga, timah, dan minerba lainnya. Indonesia juga tengah fokus membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi untuk menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia.
“Ini butuh alih teknologi tinggi serta investasi, apalagi jika dipadukan dengan penggunaan sumber energi hijau yang sangat melimpah di Indonesia untuk menghasilkan produk-produk hijau, untuk menciptakan ekosistem ekonomi hijau,” lanjutnya.
Lebih jauh, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa potensi energi baru terbarukan di Indonesia sangat besar hingga mencapai 3.600 gigawatt. Presiden Jokowi memerinci beberapa di antaranya, yaitu 3.200 gigawatt dari tenaga surya dan terdapat 4.400 sungai untuk energi hidro.
Selain itu, Indonesia juga sedang membangun Ibu Kota Nusantara dengan konsep kota hijau dalam rimba yang 60 persennya adalah hutan, kota netral karbon pertama di Indonesia. Presiden Jokowi menyebut bahwa pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan diperkirakan tahun depan akan bisa diselesaikan dan sampai awal November ini sudah ada 21 investor dari dalam dan luar negeri yang sudah dan akan segera melakukan groundbreaking dengan total nilai USD2 miliar.
Di penghujung sambutannya, Presiden Jokowi pun kembali meyakinkan para investor bahwa investasi di Indonesia itu adalah pilihan yang tepat karena mudah dan aman. Presiden Jokowi pun mengajak para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia karena sejumlah indikator ekonomi menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
“Insentif-insentif juga sudah kami persiapkan, dan tentu saja stabilitas sosial politik yang selalu terjaga. Jadi juga jangan sampai ada yang khawatir mengenai pemilu 2024 yang akan datang karena Indonesia juga sudah berpengalaman melakukan pemilihan umum secara langsung selama lima kali. So, you don’t need to worry, you just need to hurry. Ini adalah peluang investasi yang tidak hanya menguntungkan Indonesia tetapi juga RRT, karena bagi Indonesia kerja sama itu harus saling menguntungkan, harus sama-sama cuan,” tutupnya.
Turut mendampingi Presiden yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun. (BPMI SETPRES/AIT)
