Hadiri HUT Bhayangkara, Presiden Jokowi Minta Mafia Hukum Di Kepolisian Diberantas
Presiden Jokowi memeriksa pasukan pada upacara HUT Bhayangkara, di Mako Brimob, Depok, Rabu (1/7)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta praktik mafia hukum di kepolisian atau yang lebih dikenal sebagai makelar kasus segera diberantas. Permintaan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam amanatnya pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-69 di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, Jabar, Rabu (1/7).
Presiden juga meminta agar pemberantasan segala bentuk kejahatan perlu dilakukan secara tegas dan profesional untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong Polri meningkatkan kemampuannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kejahatan.
Polri harus mampu menggunakan taktik dan teknik dengan didukung teknologi yang tepat, tegas Presiden.
Dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja itu, Presiden Jokowi menekankan, Polri harus bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat karena masih adanya penegakan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama terhadap kelompok marjinal dan rentan.
Hal penting lainnya dalam pemberantasan kejahatan, kata Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki dalam siaran persnya Rabu (1/7) siang, Polri juga perlu melakukan sinergi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dukungan masyarakat.
Presiden Jokowi juga mengingatkan Polri mengenai tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks di masa mendatang. Persoalan sosial akan semakin dinamis sebagai dampak globalisasi. Tindak kejahatan akan semakin beragam dan memanfaatkan teknologi informasi dengan dimensi yang semakin luas, tutur Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi tak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota Polri yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, di wilayah terpencil, di pulau-pulau terdepan, serta yang sedang mengemban misi internasional di luar negeri. Mereka telah membuat bangga bangsa Indonesia di dalam maupun di dunia internasional, ujarnya.
Banyak Berperan
Presiden Jokowi mencatat, sepanjang sejarah pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara, Polri telah banyak berperan memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Beragam pengalaman itu, lanjut Presiden Jokowi, tentunya menjadikan Polri lebih terampil dan matang dalam mengemban tugas untuk mewujudkan dan memelihara situasi yang kondusif bagi kelancaran pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Meski begitu, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh jajaran Polri agar terus membenahi diri melalui Reformasi Birokrasi Polri di segala bidang, agar dampak positifnya bisa dirasakan masyarakat.
Menurut Presiden, masih banyak masukan, berupa komplain dari masyarakat terkait pelayanan Polri maupun dalam penegakan hukum. Ia mengingatkan, komplain dari masyarakat yang disampaikan baik melalui media maupun secara langsung merupakan masukan yang berarti bagi Polri untuk mengukur sejauhmana penerimaan masyarakat atas pelaksanaan tugas Polri dan sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap Polri.
Berbagai masukan tersebut harus digunakan untuk perbaikan dan koreksi terhadap apa yang dikeluhkan masyarakat, pinta Jokowi.
Di akhir sambutannya, Presiden mengingatkan tentang program Revolusi Mental yang sudah dicanangkan Pemerintah dan 11 program prioritas Polri. Presiden berharap program tersebut harus benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar formalitas semata. Harus ada hasil nyata yang dirasakan sebagai suatu perubahan yang positif konstruktif, kata Presiden.
Tampak hadir dalam upacara peringatan HUT Bhayangkara itu anatar lain Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan pejabat lain. (ES)
