Hadiri KTT BRICS, Presiden Tegaskan Hak Negara Berkembang Perlu Diperjuangkan Bersama

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 24 Agustus 2023
Kategori: Berita
Dibaca: 954 Kali

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh negara berkembang untuk bersatu dan memperjuangkan haknya untuk kemajuan negaranya. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh negara berkembang untuk bersatu dan memperjuangkan haknya untuk kemajuan negaranya. Hal tersebut ditekankan oleh Presiden Jokowi dalam sesi BRICS-Africa Outreach and BRICS Plus Dialogue, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 yang digelar di Sandton Convention Center, Johannesburg, Republik Afrika Selatan, pada Kamis (24/08/2023).

“Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya,” tandasnya.

Untuk itu, Presiden Jokowi menyebut segala tindak diskriminasi terhadap upaya kemajuan negara-negara berkembang harus dihilangkan dan kerja sama yang setara dan inklusif harus terus disuarakan.

“Diskriminasi perdagangan harus kita tolak. Hilirisasi industri tidak boleh dihalangi. Kita semuanya harus terus menyuarakan kerja sama yang setara dan inklusif,” jelas Presiden di hadapan para pemimpin negara anggota BRICS dan sejumlah pemimpin negara lainnya.

Lebih lanjut, Presiden melihat tatanan perekonomian dunia saat ini dinilai tidak adil dengan kesenjangan pembangunan ekonomi yang semakin besar di antara negara berkembang dan negara lainnya yang mengakibatkan rakyat menderita.

“Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah,” ucap Presiden.

Melihat hal itu, secara tegas Presiden Jokowi menekankan bahwa situasi tersebut harus segera diselesaikan. “Situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan,” tandasnya.

Oleh sebab itu, Presiden menyampaikan bahwa negara-negara anggota BRICS dapat menjadi bagian penting untuk memperjuangkan keadilan pembangunan bagi seluruh negara di dunia.

“BRICS dapat jadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil,” ujarnya. (BPMI SETPRES/AIT)

Berita Terbaru