Hadiri Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Presiden Beberkan Upaya Pemerintah Perbaiki Ekonomi Makro
Presiden Jokowi dalam Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, Rabu (21/12/2022), di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Oji)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa secara umum ekonomi makro Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Misalnya pada 2014-2015, saat Indonesia dikategorikan negara rentan terpuruk bersama lima negara lain.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, Rabu (21/12/2022), di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta.
“Kalau kita ingat saat itu ada taper tantrum dan yang kalau kita lihat angka detail di situ di 2014-2015, defisit transaksi berjalan kita berada di angka 27,5 miliar Dolar AS di 2014. Kemudian di 2015 berada di angka 17,5 miliar Dolar AS. Kalau kita lihat lagi lebih detail di 2014 neraca dagang kita masih defisit 2,2 miliar Dolar AS,” ujarnya
Oleh sebab itu, imbuh Presiden, saat itu dirinya menginstruksikan kepada jajaran terkait agar berani melakukan reformasi struktural untuk menjaga ekonomi makro dari hal-hal yang membahayakannya. Salah satunya urusan surat berharga negara (SBN), yang saat itu 38,5 persennya dikuasai asing sekarang tinggal 14,8 persen yang dikuasai asing.
“Kalau masih dikuasai asing, begitu goyah sedikit makro kita, keluar berbondong-bondong, goyah pasti kurs kita. Ini upaya-upaya yang kita lakukan,” ujarnya.
Presiden pun mengungkapkan hasil nyata dari perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah. Neraca transaksi berjalan yang pada kuartal III-2022 sudah surplus sebesar 8,9 miliar Dolar AS atau 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
“Artinya, perbaikan-perbaikan itu betul-betul nyata dan kelihatan dalam angka-angka. Saya selalu pasti meminta angka. ‘Pak ini sudah lebih baik’ ‘Ya angkanya berapa?’ Angkanya pasti saya minta dari berapa kemudian sekarang berapa karena itu penting sekali,” ucapnya.
Selain itu, Presiden juga mendorong peningkatan kemampuan domestik dengan memanfaatkan aset-aset negara dengan produktif. Sejumlah aset-aset negara yang menganggur tersebut, antara lain, izin konsesi hutan dan tambang yang diberikan kepada perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).
“Sudah saya perintahkan kepada Menteri Investasi, Menteri ESDM [Energi dan Sumber Daya Mineral], sudah dicabut saja konsesinya, berikan kepada yang memiliki kemampuan dan lahan itu menjadi lahan produktif, aset itu menjadi aset produktif sehingga kemarin dicabut 2.078 konsesi-konsesi, baik konsesi hutan maupun konsesi tambang. Cabut dan berikan kepada yang memiliki kemampuan baik finansial, kemampuan SDM [sumber daya manusia] untuk menggarap aset-aset itu menjadi aset-aset yang produktif sehingga memberikan dampak yang positif kepada ekonomi kita,” tegasnya.
Presiden juga menyoroti aset lain seperti gedung-gedung yang juga dibiarkan menganggur, tidak dipakai, dan tidak disewakan serta peralatan-peralatan operasional yang justru malah ditumpuk digudang.
“Coba cek di dinas-dinas, di BUMN-BUMN banyak sekali. Dipikir saya enggak tahu? Tahu. Inilah hal-hal yang menyebabkan kita tidak produktif dimulai hal-hal yang seperti ini. Atau membeli alat yang sebetulnya tidak diperlukan juga banyak, pembelanjaan hal-hal yang tidak produktif seperti ini. Kembali lagi, kemampuan domestik kita harus betul-betul kita garap,” pungkasnya.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19 dan ketidakpastian menjadi modal untuk menghadapi berbagai tantangan lain ke depan.
“Indonesia mampu menghadapi dengan adaptability dan melalui resiliensi sehingga dapat mengoordinasikan sektor fiskal, moneter, maupun sektor riil. Tentu ini menjadi pembelajaran yang berharga untuk penanganan ketidakpastian berbagai risiko ke depan,” ujar Airlangga.
Acara seminar Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023 mengangkat tema ‘Resiliensi Ekonomi melalui Transformasi Struktural’. Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar.
Hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid. (FID/UN)
