Hadiri Sidang UNECE, Thanon Jelaskan Perkembangan PPP di Indonesia

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 22 Maret 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 15.759 Kali
Staf Ahli Seskab Bidang Hukum dan Hubungan Internasional menyampaikan pendapat di Forum UNECE, Jenewa, Swiss

Staf Ahli Seskab Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Thanon Aria Dewangga

Sekretariat Kabinet (Setkab) mengirimkan wakilnya guna mengikuti kegiatan sidang  United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Comittee on Innovation, Competitiveness and Public Private Partnership (PPP) 11th session, di Room VII, Palais des Nation, United Nations, Jenewa, Swiss, 20-23 Maret 2017 .

Sekretariat Kabinet diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional, Dr Thanon Aria Dewangga S.IP, M.Si dan Kepala Bidang Percepatan Infrastruktur Kedeputian Perekonomian Sekretariat Kabinet, M. Zulfikar Ali S.H M.H.

Pada sesi pertama kegiatan tersebut menghadirkan pembicara Mariano Lorena (Head of Technical Assistance and Capacity Building, Symbiotics), Pedro Neves (Managing Partner Global Solutions) dan Ethel Psilou (Sustainability Director, Aephoria), dengan moderator Vice Chair Commitee on Innovation, Competitiveness an PPP,  Art Smith.

Dalam sesi pertama banyak dibahas mengenai pentingnya capacity building dalam rangka mendukung program PPP People First yang diharapkan banyak meningkatkan sinergi pemerintah dan private sector.

Sesi kedua yang dimoderatori oleh Chief, Cooperation and Partnership Section, UNECE, Geoffrey Hamilton, menghadirkan pembicara Pierrick Balmain ( Director of Business Development, Blue Orchard Finance), Jim Donovan ( CEO, ADEC Innovation), Xianlun Lu ( Director, Sino-Switzerland Competence Centre, St Gallen University), Santhu Boetius dan Dora Tuz (Impact Hub Network) dan Eva Zabey (Director, World Business Council for Sustainable Development) banyak membahas perlunya PPP dikaitkan dengan Sustainable Development Goals (SDG’s).

Di sesi ketiga, Staf Ahli Hukum dan Hubungan Internasional, Dr Thanon Aria Dewangga S.IP, M.Si memberikan komentar mengenai perkembangan PPP di Indonesia. Hal tersebut disampaikan terkait dengan paparan dari Allan Lau (CEO, Anglo Euro Development) yang banyak menyoroti perkembangan PPP di Myanmar dan Indonesia.

Panelis lainnya adalah Zurab Sanikidze (Project Manager, Sustainable Finance), dimoderatori oleh Sharon Kelmi yang merupakan Chairman Comittee on Innovation, Competitiveness and PPP, UNECE.

Thanon menyampaikan dalam forum resmi PPP tersebut, bahwa Myanmar yang baru saja menerapkan PPP perlu untuk bekerja keras memberikan stimulan agar pihak investor dan swasta tergerak untuk menginvestasikan dananya dalam pembangunan infrastruktur. Diperlukan inovasi, dan Thanon memberikan contoh praktek PPP di Indonesia dimana Presiden Joko Widodo memberikan skema khusus bagi BUMN untuk turut membantu membangun infrastruktur dengan memberikan penugasan khusus.

Thanon pun mengkoreksi paparan Allan Lou terkait kerangka regulasi di Indonesia, dengan telah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres)Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur, yang diikuti dengan Peraturan-peraturan menteri lain yang mendukung Perpres tersebut seperti Peraturan Menteri PPN Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK 08 Tahun 2015.

“Saat ini skema PPP di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan komitmen Presiden Jokowi perihal tersebut ditegaskan kembali tanggal 17 Februari 2017 saat meluncurkan financial closing pembiayaan investasi non anggaran pemerintah (PINA) tahun 2017 dan PPP Book 2017,” kata Thanon seraya menambahkan, skema pembiayaan ini merupakan skema baru selain program public private patnership (PPP) maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). (MZA/TAD/ES)

Berita Terbaru