Hanya Disempurnakan, Pemerintah Pastikan Tidak Ganti Kurikulum Pendidikan 2013
Mendikbud Anies Baswedan bersilaturahmi dengan 600an kepala dinas Dikbud, di Jakarta, Senin (1/12)
Pemerintah memastikan tidak akan mengganti Kurikulum Pendidikan 2013, kecuali hanya akan melakukan perbaikan lebih sempurna agar dapat berjalan dengan baik di semua sekolah oleh semua guru. Penegasan ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan saat bersilaturahmi dengan 650 kepala dinas provinsi, kabupaten dan kota, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (1/12).
Menurut Mendikbud, saat ini tim sedang bekerja untuk mengevaluasi Kurikulum 2013, dan sedang mencari cara agar produk yang sudah baik ini dapat dijalankan dengan cara yang baik pula.
“Artinya akan dilakukan evaluasi apakah akan dilaksanakan semua, atau sebagian dan dicek kesiapan guru dalam melaksanakannya sehingga tidak terkesan hanya sekadar memaksakan keinginan pemerintah pusat di Jakarta saja,” papar Anies.
Mendikbud menegaskan bahwa hal yang lebih penting dalam penerapan suatu kurikulum adalah memastikan kesiapan guru di seluruh Indonesia benar-benar bisa melaksanakannya dengan baik.
Selama ini yang terjadi di Jakarta, lanjut Anies, sering dibuat berbagai aturan dan kebijakan, sementara yang melaksanakan dinas pendidikan dan guru di daerah. “Seharusnya dilihat dulu kenyataan di lapangan seperti apa baru dibuat aturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan,” katanya.
Tidak Bisa Instan
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan ikhtiar memperbaiki mutu pendidikan di Tanah Air tidak dapat dilakukan secara instan.
“Semua pihak harus bersabar karena butuh waktu panjang untuk memperbaiki mutu pendidikan, jangan mengharapkan hasil akhir saja,” kata Anies.
Mendikbud menunjuk contoh sistem pendidikan di Finlandia mempesona dan hebat, namun hal itu dipersiakan dalam waktu yang cukup lama, yaitu yang sejak 1980-2000 atau butuh waktu 20 tahun. “Sementara kita cenderung melihat hasil akhir saja dan tidak mempelajari seperti apa proses panjang yang dilewati,” tambahnya.
Menurut Mendikbud, untuk mengubah pendidikan ibarat mengubah arah sebuah kapal tanker dengan panjang satu kilometer yang membutuhkan ratusan kali memutar kemudi agar arahnya bisa berubah. Demikian juga dengan pendidikan tidak bisa instan dan harus terus bersabar karena perubahan itu baru akan dirasakan 10-20 tahun ke depan.
“Tentu saja penerapan Kurikulum 2013 banyak masalah guru yang tumbang, karena ingin serba cepat, padahal yang lebih penting adalah mengubah guru,” kata Anies.
Mendikbud juga meminta pemerintah daerah untuk menganalisis kondisi pendidikan di daerahnya masing-masing. Analisis tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran solusi apa yang bisa dilakukan untuk memajukan pendidikan.
Menurut Mendikbud, dari data terkini terdapat angka-angka yang menunjukkan bahwa kondisi pendidikan Indonesia saat ini sedang bermasalah. Salah satu contohnya adalah fakta bahwa 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar pelayanan minimal.
“Jangan biarkan angka-angka masalah ini dianggap sebagai sebuah kelaziman. Dan Pemda jangan hanya urun tangan, tapi juga harus turun tangan,” tutur Mendikbud.
Mendikbud mengatakan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka diri untuk membantu dan berdiskusi dengan pemda. Saat ini, kata Mendikbud, hubungan pemerintah pusat dan daerah bukan lagi instruksional, tapi fasilitator dan mentor.
Karena itu, lanjut Mendikbud, proyeksi yang dilakukan oleh Pemda harus memiliki target penyelesaian. “Jangan melihat ini sebagai bagian-bagian, yuk kita kerjakan bersama-sama,” pinta Mendikbud Anies Baswedan. (Humas Kemdikbud/ES)
