Harap Pilkada Serentak Lancar, Presiden Jokowi Minta Laporan Islah Terbatas Golkar Dan PPP

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 23 Juli 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 20.636 Kali
Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas membahas Pilkada serentak, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/7) siang

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas membahas Pilkada serentak, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/7) siang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/7) siang, memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang tahap pertama akan dilaksanakan pada Desember mendatang.

“Pilkada serentak 9 Desember semoga berjalan lancar dan aman,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya seraya mengingatkan, bahwa ratas terakhir mengenai masalah ini telah dilaksanakan pada 8 Juli lalu.

Menurut Presiden, pada ratas kali ini ia ingin mendengar kemajuan mengenai beberapa hal yang dulu telah dibicarakan, di antaranya mengenai masalah pendanaan, “saya ingin mendengar mengenai laporan kemajuan mengenai yang dulu kita bicarakan yang pertama mengenai pendanaan untuk biaya keamanan saya ingin mendapatkan laporan itu,” ujarnya.

Yang kedua, Presiden juga ingin mendapatkan laporan mengenai perkembangan islah terbatas dalam kubu Partai Golkar dan PPP mengenai calon yang maju pada Pilkada serentak.

Selain itu, Presiden juga ingin mendapatkan laporan mengenai bantuan penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diminta oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sejumlah KPU Daerah (KPU).

Terakhir, Presiden Jokowi yang didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku ingin mendapatkan laporan mengenai perkembangan kesepakatan partai politik terkait persyaratan pengajuan calon partai.

Presiden juga berharap agar jadwal pendaftaran calon kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh KPU tanggal 26, 28 Juli juga bisa terlaksana dengan lancar.

Tampak hadir dalam ratas tersebut antara lain Mensesneg Pratikno, Seskab Andi Widjajanto, Kepala Staf Presiden Luhut B. Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala BIN Sutiyoso, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidiqie, dan Wakil dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (SM/DID/HH/RAH/ES)

Berita Terbaru