Harapan Baru Iklim Investasi di Indonesia
Oleh: Novita, Bidang HI, Asdep Politik dan Hubungan Internasional Setkab
Seperti yang kita ketahui, iklim investasi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami penurunan akibat gejolak politik yang terjadi di Indonesia. Indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat mengalami penurunan seiring dengan kekhawatiran para investor bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak akan mendapatkan dukungan dari parlemen karena dikuasainya DPR oleh Koalisi Merah Putih. Namun, secercah harapan muncul seiring dengan kebijakan Presiden terpilih Joko Widodo yang mengundang investor asing ke Indonesia. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi pada pidato perdananya di hadapan para CEO dunia pada forum KTT APEC yang berlangsung di Beijing pada tanggal 10 November 2014.
Di awal pidato, Presiden Jokowi memberikan gambaran tentang Indonesia yang memiliki 17.000 pulau dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa, namun konektivitas antarpulau belum terbangun dengan baik sehingga ada kesenjangan harga komoditas barang antara pulau yang satu dengan yang lain. Ia mencontohkan harga semen di Papua 25 kali lipat dibandingkan dengan harga semen di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, sektor yang dipromosikan adalah kemaritiman dengan membangun tol laut untuk menekan biaya transportasi.
Presiden Jokowi juga memaparkan sejumlah peluang yang ada di Indonesia. Ia menginginkan investasi yang besar dalam membangun transportasi logistik, membangun bandar udara dan memperluas 24 pelabuhan, transportasi masal kereta api, serta pembangkit tenaga listrik 35.000 MW. Pembangunan industrial zone di beberapa lokasi akan dilakukan agar industri di Indonesia berkembang.
Selain itu Presiden Jokowi juga memaparkan bahwa kondisi pasar di Indonesia lebih kompetitif untuk membawa industri Indonesia ke arah perkembangan yang lebih baik. Khusus untuk raw material, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa barang yang keluar dari Indonesia adalah barang setengah jadi dan barang jadi, hal ini dilakukan agar nilai tambah barang tersebut ada di Indonesia.
Selain memaparkan peluang yang ada, Presiden Jokowi mengungkapkan adanya sejumlah masalah yang menghambat pembangunan di Indonesia, misalnya masalah perizinan dan pembebasan lahan. Untuk mempermudah perizinan, semua kementerian yang berurusan dengan investasi akan berada dalam satu gedung dan membangun kantor perizinan. Sedangkan dalam upaya menyelesaikan pembebasan lahan, Presiden Jokowi akan melibatkan Menteri, Gubernur, dan Walikota untuk ikut serta membantu pembebasan lahan pada proyek-proyek yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Presiden Jokowi juga memaparkan pembenahan masalah impor di bidang perminyakan agar lifting produksi dapat segera naik sehingga impor dapat ditekan. Pengalihan subsidi BBM akan dialihkan kepada hal-hal yang produktif, antara lain benih dan pupuk untuk petani, irigasi untuk desa, pembangunan waduk, pembangunan infrastruktur, dan mesin untuk kapal untuk nelayan. Namun, Presiden Jokowi berusaha menyakinkan kalangan usaha di Asia Pasifik, persoalan-persoalan tersebut akan menjadi fokus pembenahan dari pemerintahannya. Mengakhiri pidatonya, Presiden Jokowi mengundang kalangan usaha di forum APEC untuk berinvestasi dalam pembangunan di Indonesia.
Pidato Presiden Jokowi tersebut banyak menuai pujian dan dinilai beberapa kalangan pebisnis internasional membawa harapan yang cerah dalam berinvestasi di Indonesia. Selain itu, Pidato Presiden Jokowi digambarkan secara sederhana, padat, kongkrit, dan realistis dalam mencapai kemakmuran Indonesia dan tentu saja kemudahan investasi bagi warga dunia. Tanggapan positif juga datang dari beberapa Kepala Negara/Pemerintahan, Presiden Vietnam, Perdana Menteri Jepang, Presiden Rusia, Presiden AS, dan Presiden Tiongkok.
Presiden Vietnam menganggap Indonesia sebagai sahabat dan akan berkomitmen untuk mendorong kerja sama kedua negara. Perdana Menteri Jepang menyebut Indonesia sebagai mitra strategis Jepang, dan sebagai negara maritim, kedua pihak harus berkontribusi demi kedamaian dan keadilan. Melalui investasi Jepang ke Indonesia, Pemerintah Jepang ingin berkontribusi di bidang industri dan pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai kerja sama di bidang industri kreatif dan pertukaran pelajar.
Sedangkan Presiden Rusia berkeyakinan hubungan kedua negara sebagai mitra strategis akan semakin baik pada masa yang akan datang. Presiden Tiongkok, Xi Jinping mengatakan kedua negara akan menjalin persahabatan yang sangat dalam dengan saling menghormati sebagai negara tetangga dan sahabat lama. Tanggapan serupa juga datang dari Presiden AS, Barack Obama, yang merasa senang bertemu dengan Presiden Jokowi dan berharap bisa memperkuat kerja sama.
Peningkatan daya saing global Indonesia yang terjadi di tengah masa transisi pemerintahan merupakan modal kuat bagi pemerintahan baru untuk menentukan arah perekonomian Indonesia ke depan. Berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF) bertajuk Global Competitiveness Report 2014, daya saing ekonomi Indonesia berada di peringkat 34 dari 144 negara, naik empat tingkat dari posisi sebelumnya di level 38. Dengan demikian, dalam upaya peningkatan daya saing global Indonesia diperlukan jaminan kepastian hukum bagi para investor.
Kepastian hukum merupakan kunci penting yang harus diperhatikan Pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang baik, misalnya dalam hal ketentuan perundang-undangan masih terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan adanya kepastian hukum karena beberapa peraturan perundang-undangan saling tumpang tindih sehingga membebani investor. Adanya jaminan kepastian hukum di Indonesia bagi para investor akan berdampak meningkatnya nilai investasi di dalam negeri.
Di samping itu, perlu adanya jaminan proses penegakan hukum yang dilakukan tanpa pandang bulu. Kualitas dan penegakan hukum adalah faktor dominan dan saling mempengaruhi. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum dan kepastian hukum mempengaruhi minimnya kepercayaan publik, dan berujung pada iklim investasi dan penurunan penerimaan negara.
Melalui pidato tersebut, banyak dampak positif yang akan dirasakan bagi Indonesia, antara lain peningkatan hubungan bilateral, baik tingkat regional maupun internasional, khususnya pengembangan kerja sama di bidang-bidang yang menjadi prioritas Kabinet Kerja. Di antaranya adalah pembangunan infrastruktur serta peningkatan ekonomi, perdagangan, dan investasi, termasuk di bidang maritim, yang akan memberikan manfaat langsung kepada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Hal-hal yang disampaikan Presiden Jokowi di pertemuan APEC ini sejalan dengan kepentingan nasional dan diharapkan dapat meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu kementerian-kementerian terkait perlu segera berbenah diri dalam menerima investor asing dengan melakukan penanganan terhadap masalah perdagangan, perizinan, dan investasi serta isu-isu lain yang telah dipaparkan.
