Bertemu Wanitimpres dan Tim 9, Presiden Jokowi Bahas Kepastian Nasib Komjen Budi Gunawan
Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Rabu (28/1) ini akan membahas sikap pemerintah mengenai kepastian Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Pembahasan tersebut sebagai tanggapan atas tenggat waktu yang diberikan DPR, yang telah menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri, setelah Presiden Jokowi menberhentikan Jenderal (Pol) Sutarman.
“Hari ini Presiden akan bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Tim Sembilan. Watimpres sudah melakukan rapat dua hari lalu, dan hasil rapat itu yang akan dibicarakan,” kata Andi.
Sebagaimana dibertikaan sebelumnya, Presiden Jokowi pada 16 Januari lalu memutuskan untuk menunda pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri dengan pertimbangan bahwa proses hukum setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.
Sebagai gantinya, Presiden menerbitkan Kepres tentang penugasan Wakil Kapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai Kapolri.
100 Hari Pemerintahan
Menanggapi ramainya pemberitaan seputar masa Pemerintahan Presiden Jokowi yang genap 100 hari pada hari Rabu (28/1) ini, Seskab Andi Widjajanto menegaskan bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi tidak mengenal indikator itu.
“Presiden, pemerintahan ini tidak mengenal 100 hari. Setiap kementerian, lembaga memiliki target-target jangka pendek yang berbeda-beda. Tidak ada indikator 100 hari dari Presiden,” kata Andi Widjajanto.
Andi menambahkan bahwa ada menteri yang menetapkan target jangka pendek satu minggu, misalnya Kementerian Sosial, Kemendikbud, dan Kementerian Kesehatan dengan menggulirkan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat.
Sedang bagi kementerian yang mengurus perizinan, Presiden Jokowi menetapkan target satu bulan, ada juga kementerian yang target jangka pendeknya enam bulan.
Pola kerja Presiden, menurut Andi, tetap akan sama setelah 100 hari, yakni tetap akan sering turun ke lapangan. Demikian juga Presiden Jokowi meminta para menteri untuk lebih sering ke lapangan, bukan di kantor. (WID/ES)
