Harus Koordinasi, Presiden Jokowi Larang K/L Minta Tambahan Anggaran Langsung ke Komisi DPR

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 16 September 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 37.226 Kali

Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/9) sore. (Foto: Humas/Rahmat)

Terkait masalah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan para menteri dan pimpinan lembaga untuk mengelolanya dan membahasnya dengan baik bersama DPR-RI. Ia minta semua kementerian dan semua lembaga untuk fokus menyelesaikan pembahasan anggaran 2017 di Komisi dan Badan Anggaran.

“Harus tepat waktu, sesuai yang telah kita tetapkan,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas yang membahas masalah Perkembangan APBNP Tahun 2016 dan RAPBN Tahun 2017, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/9) sore.

Presiden meminta agar diantisipasi dan diprioritaskan APBN 2017 untuk menampung luncuran proyek atau kegiatan yang mendesak, yang mengalami penundaan di tahun 2016, agar tidak ada yang namanya pemberhentian proyek prioritas.

Kemudian untuk permintaan tambahan anggaran, Presiden Jokowi menegaskan, agar masing kementerian/lembaga (K/L) tidak mengajukan ke Komisi.

“Sekali lagi, tidak ada lagi yang seperti ini, sendiri-sendiri masuk ke Komisi-komisi di DPR. Harus melalui koordinasi dengan kita, dengan mekanisme pemerintah. Kalau tidak, anggaran kita buyar lagi,” tegas Presiden.

Pembahasan anggaran kementerian/lembaga di Komisi pun, lanjut Presiden, dilakukan hanya sampai program. “Sekali lagi saya ingatkan, hanya sampai program, tidak sampai pada satuan tiga. Kalau enggak diingatkan nanti ada yang masih dibicarakan di sana satuan tiga. Ndak ada,” tegasnya.

Rapat Terbatas yang membahas masalah Perkembangan APBNP Tahun 2016 dan RAPBN Tahun 2017 dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menkominfo Rudiantara, Jaksa Agung Prasetyo, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (FID/DND/ES)

 

Berita Terbaru