Harus Sabar, Eddy: Perundingan Batas Laut Lama Karena Banyak Teori dan Strategi

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 12 Juni 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 14.003 Kali
UKP Bidang PBM RI-Malaysia berfoto dengan Gubernur dan SKPD Provinsi Kaltara di Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara, Senin (12/6). (Foto: Humas/Nia)

UKP Bidang PBM RI-Malaysia berfoto dengan Gubernur dan SKPD Provinsi Kaltara di Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara, Senin (12/6). (Foto: Humas/Nia)

Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Penetapan Batas Maritim (PBM) RI-Malaysia Eddy Pratomo mengatakan, Indonesia dan Malaysia sudah berunding mengenai laut teritorial antara Tawau dan Sebatik.

“Setelah itu kita tarik terus ke selatan menjadi perundingan batas laut ZEE. Selanjutnya kita akan berunding mengenai batas kontinen di Ambalat yang banyak sumber minyak dan gasnya,” kata Eddy kepada wartawan usai pertemuan dengan Gubernur Irianto Lambrie beserta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKP) Provinsi Kaltara, di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kaltara, Senin (12/6) siang. 

UKP PBM menjelaskan, bahwa perundingan batas laut RI-Malaysia itu lama karena memang menggunakan banyak teori, banyak strategi. “Kan masalah kedaulatan di laut jadi kita harus hati-hati sekali,” ujarnya.

Menurut Eddy, kedatangannya ke Kaltara yang akan dilanjutkan ke Pulau Sebatik pada Selasa (13/11) besok dimaksudkan untuk melihat langsung di lapangan tentang titik-titik terluar, kondisi sosial ekonomi pertahanan keamanan, dan mendapatkan masukan dari kantor Gubernur.

“Untuk mengetahui agar dalam perundingan kita memiliki basis data yang kuat. Apalagi masukan dari kelautan, dari Dinas Pekerjaan Umum,” ujar Eddy.

Mengenai progres perundingan RI-Malaysia, UKP PBM Eddy Pratomo mengemukakan, bahwa kedua negara sudah saling bicara soal batas, soal garis.

“Kita saling mengajukan klaim. Klaim itu semuanya masih belum dapat direfleksikan dalam sebuah garis. Mudah-mudah tahun depan sudah agak kelihatan garisnya,” terang Eddy.

Sekarang, lanjut Eddy, fokusnya laut teritorial dimana Indonesia punya kedaulatan penuh agar penegakan hukum di luar teritorial itu dapat tercapai. Sehingga tidak ada pelanggaran wilayah laut, tidak ada penangkapan secara ilegal karena masing-masing sudah tahu batasnya.

“Kalau sekarang batasnya kan belum ada kan yang di sini nyasar ke sana, sana nyasar ke sini. Sebetulnya nelayan kita itu sangat patuh karena itu wilayah belum ada batasnya kita hati-hati,” sambung Eddy.

Menurut UKP PBM itu, delegasi RI dan Malaysia sudah 6 (enam) kali bertemu melakukan perundingan. Dan pada Juli mendatang, merupakan perundingan yang ketujuh akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.

Hal yang paling krusial di perundingan ke-7, lanjut Eddy, masih batas laut teritorial. “Prinsip equitable distribution dan equitable distance itu tidak mudah dilaksanakan di laut, karena bukan darat itu,” ungka Eddy seraya menambahkan, sejauh kendala yang dihadapi dalam perundingan kedua negara adalah masalah kemauan.

Ia menyebutkan, ada beberapa prinsip dasar delimitasi yang agak berbeda (antara kedua negara), kalau prinsipnya sudah beda agak lama. “Harus sabar. Batas laut begitu disepakati tidak bisa diubah lagi, sehingga harus hati-hati,” pungkas Eddy. (UN/DND/ES)

Berita Terbaru