Hasil Nyata Ditunggu Rakyat, Presiden Jokowi Minta Gubernur/Bupati Rangkul Lawan Politik

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 8 April 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 31.836 Kali
Presiden Jokowi Memberikan Arahan pada RKP dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota hasil Pilkada Serentak 2015 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/4) pagi (Foto: Humas/Agung)

Presiden Jokowi Memberikan Arahan pada RKP dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota hasil Pilkada Serentak 2015 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/4) pagi (Foto: Humas/Agung)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para kepala daerah untuk saling memperkuat hingga akhir masa jabatan dan bukan saling berkelahi. “Saya minta agar pimpinan daerah jadi satu kesatuan, jangan awal mesra, nanti di pertengahan berantem, jangan terjadi,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dengan gubernur dan bupati/wali kota serta wakil bupati/wakil wali kota hasil Pilkada Serentak tahun 2015, di Istana Negara, Jumat (8/4) pagi.

Presiden mengatakan, kerja pemimpin daerah termasuk yang baru hasil Pilkada Serentak 2015 ditunggu oleh rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka.

Presiden juga meminta agar para kepala daerah dan wakil kepala daerah merangkul lawan-lawan politiknya dalam pilkada. “Bertarung itu lima tahun sekali, jangan bertarung terus. Nanti rakyat dapat apa,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta agar pejabat daerah yang dulu tidak mendukung saat pilkada tidak dimutasi ke tempat terpencil karena alasan itu.

“Saya tahu kok, saya dengar. Jangan begitu, ingat sebagai pimpinan kita ditunggu rakyat, dinanti rakyat kerja-kerja nyata kita,” kata Presiden.

Sebelumnya pada awal arahannya Presiden Jokowi mengingatkan kepada para kepala daerah mengenai tantangan dan kesulitan yang  dihadapi oleh bangsa ini. Presiden menyebut tiga hal, yaitu pertama masalah persaingan dan kompetisi, kedua masalah deregulasi, dan yang ketiga masalah yang berkaitan dengan anggaran.

“Ketiga-tiganya sangat penting untuk perlu kita ketahui bersama. Agar kita mempunyai sebuah garis yang sama dalam mengelola pemerintahan ini dan berkonsolidasi dengan baik antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, dari pusat sampai ke daerah,” kata Presiden.

Menurut Presiden, kondisi global sekarang ini berada pada posisi sangat pesimis, pada posisi pertumbuhan yang menurun, yang sulit. Presiden memberikan contoh, tahun kemarin ekonomi dunia mengalami kejadian beruntun, dimana Indonesia baru mengantisipasi adanya krisis Yunani. Ekonomi dunia dihadapkan pada depresiasi Yuan, akibat pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang menurun serta kenaikan suku bunga the Fed di Amerika.

Presiden mengingatkan, kondisi-kondisi seperti itulah yang semuanya kita harus tahu dan harus mengerti bahwa kondisi global berubah setiap detik, berubah setiap menit, berubah setiap hari, berubah setiap minggu, berubah setiap bulan.

“Oleh sebab itu sebagai bangsa yang besar, sebagai kapal yang besar, kita semuanya harus betul-betul sadar bahwa sekarang kita sudah masuk pada integrasi antar wilayah, integrasi antar negara yang apabila sebuah negara itu terguncang, maka kita akan kena imbasnya, kalau negara lain masuk angin kita juga kena imbasnya,” tegas Presiden.

Presiden mengingatkan kepada para kepala daerah, untuk siap berkompetisi di dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Sebab, lanjut Presiden, sekarang kita masuk dalam MEA, belum lagi dengan EFTA Uni Eropa, RCEP blok China, dan juga TPP (Trans Pacific Partnership).

“Inilah kondisi keterbukaan yang tidak bisa kita tolak. Sebelum Panama pun saya sudah punya satu bundel. Bapak simpan di swiss, saya tahu, Bapak simpan di mana saya tahu,” jelas Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi  juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah mempengaruhi kondisi nasional. “Realisasi APBD akan mendorong ekonomi daerah, jangan pakai pola lama, kendalikan kepala dinas agar awal tahun anggaran sudah keluar sehingga Februari mulai dikerjakan,” pintanya.

Presiden meminta, agar pejabat daerah menghindari realisasi anggaran pada pertengahan tahun bahkan pada September dan Oktober. “Jangan yang lama diteruskan, September, Oktober pas hujan datang malah membangun. Kenapa tidak mulai Maret. Jangan terkena arus birokrasi kita,” tuturnya.

Selain dihadiri oleh para gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil. (FID/DND/GUN/ES)

Berita Terbaru