Hidup Sederhana, Pemerintah Batasi Undangan Pernikahan Keluarga Pejabat Maksimal 1000 Tamu
Menindaklanjuti perintah Presiden pada sidang kabinet pada 3 November 2014 lalu, dalam rangka mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah melalui Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi pada 20 November 2014 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.
Surat Edaran yang ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para pimpinan kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Walikota Indonesia itu meminta dilakukannya langkah-langkah berikut:
1. Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang;
2. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat;
3. Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintah;
4. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi;
“Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahya dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran itu secara konsisten dan sungguh-sungguh,” bunyi Surat Edaran yang tembusanya disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden itu.
(Humas Kemeterian PAN-RB/ES)
