Hindari Ganjalan, Presiden Hentikan Total Pengadaan Kendaraan Pejabat Negara

Oleh Alfurkon Setiawan
Dipublikasikan pada 11 September 2014
Kategori: Berita
Dibaca: 70.813 Kali

konpers_polhukamPresiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui langkah Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi untuk menghentikan proses pengadaan kendaraan bagi pejabat negara Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Saya setuju untuk menghentikan secara total pengadaan kendaraan. Saya persilahkan presiden baru dengan pemerintahannya untuk memproses pengadaan kendaraan ini,” kata Presiden SBY dalam keterangan persnya diakhir sidang kabinet terbatas bidang perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/9).

Sedianya, pemerintah  menetapkan Mercedes-Benz sebagai pemenang lelang pengadaan mobil bagi para pejabat negara  dengan nilai tender sebesar Rp 91,94 miliar untuk pengadaan 72 Mercy tipe E-Class 400.

Pengadaan pendaraan tersebut meliputi kendaran bagi Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD beserta wakil-wakilnya, Ketua MA, Ketua MK, dan semua pejabat negara lainnya, termasuk para menteri.

Alasan penghentian proses pengadaan kendaraan, menurut Presiden SBY, untuk menepis tudingan bahwa pemerintahnya boros, dan untuk menangkis kritikan yang ditujukan kepada Mensesneg.

“Saya persilahkan presiden baru dan pemerintahanya untuk memproses pengadaan kendaraan ini. Saya tidak ingin ada ganjalan, dan sekali lagi saya tidak ingin diadu-adu dengan presiden terpilih Pak Joko Widodo,” katanya.

Presiden SBY negaskan bahwa dirinya memberi keleluasaan kepada presiden baru Joko Widodo untuk memilih dan memutuskan setiap hal yang telah disiapkannya.

Selain itu Presiden SBY juga telah mengeluarkan enam  kebijakan lainnya dalam usahanya membangun tradisi baru suksesi kepemimpinan melalui komunikasi dan konsultasi.

Menurut Presiden, pengangkatan pejabat-pejabat utama itu ada aturan dan mekanisme yang barlaku.

“Meskipun demikian, sekali lagi saya mempersilahkan Presiden baru Pak Jokowi untuk mengambil keputusan tentang perangkat itu. Karena perangkat itulah yang akan membantu beliau menjalankan pemerintahan lima tahun mendatang,” kata Presiden SBY.

Presiden juga memutuskan untuk tidak mengganti pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Presiden barulah, dengan mekanisme dan aturan, yang akan menetapkan pejabat BUMN yang perlu diganti. Ada proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ada fit and proper test oleh Meneg BUMN,” katanya.

Namun begitu, Presiden SBY menyerahkan sepenuhnya penggantian pejabat BUMN itu kepada presiden terlipih.

Demikian pula dalam menetapkan pembantu-pembantu presiden, dan wakil presiden, Ketua Sekretariat Presiden, para ADC presiden dan wapres, ADC Ibu Negara, dan istri wapres.

Meskipun ada kriteria, persyaratan, tes dari seluruh angkatan dan kepolisian, Presiden SBY mempersilahkan Jokowi untuk memilih sendiri.

“Kalau orang itu belum ada dalam seleksi, presiden dan wapres terpilih menginginkan seseorang boleh saja selama sesuai dengan kriteria yang ditetapkan TNI dan Polri, dan tetap mengikuti seleksi,” katanya.

Agenda KTT

Sedang mengenai kegiatan internasional presiden yang jadwalnya mendesak, Presiden SBY mengatakan bahwa Kemlu, Sekneg, dan Setkab telah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan.

“Untuk diketahui oleh rakyat Indonesia bahwa tiga minggu setelah setelah mengucapkan sumpahnya, presiden terpilih harus menghadiri 14 pertemuan puncak (KTT),” katanya.

10 – 11 November
 KTT APEC di Beijing, Tiongkok
12 – 13 November KTT ASEAN di Myanmar, yang disusul dengan KTT ASEAN PBB, KTT ASEAN India, KTT ASEAN Republik Korea , KTT ASEAN Jepang, KTT ASEAN Tiongkok, KTT ASEAN Amerika Serikat, dan KTT ASEAN Australia.

East Asia Summit yang dihadiri Rusia, Amerika Serikat, Tiongkok, Korea, Jepang, India, Australia dll.

15 – 16 November Setelah itu akan ada pertemuan G-20 di Brisbane,
Australia

Pada November juga ada pertemuan D-8 di Turki. KTT G-15 di Srilanka, dan pertemuan peringatan ASEAN –  Korea Selatan.

Menurut Presiden SBY, wajib hukumnya bagi seorang Presiden Indonesia untuk hadir pada KTT tersebut. Tapi, katanya, ada dua, atau tiga yang merupakan opsional: hadir atau tidak hadir.

“Saya sudah menyampaikan, Pak Sudi sudah menyampaikan kepada Pak Joko Widodo untuk segera memberitahu, mana KTT yang akan beliau hadiri, dan  KTT mana yang belum hadir. Ini Penting kita harus menjawab ke negara-negara tuan rumah itu,” katanya.

Hadir dalam sidang antaralain Wapres Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkeu Chatib Basri, Mendag Muhamad Lutfi, Menkop dan UKM Syarief Hasan, Menteri Kelauran dan Perikanan Sharif Cicip Soetardjo. (WID/Humas Setkab/ES)

Berita Terbaru