Ikuti Tuntutan Masyarakat, Humas Pemerintah Dituntut Lebih Proaktif dan Kreatif
Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias bersama pengurus Bakohumas, di Grand Rocky Hotel, Bukittinggi, Sumatera Barat, Rabu (15/3) siang. (Foto: Rahmi/Humas)
Dinamika komunikasi yang berkembang dewasa ini mengarahkan pemerintah lebih proaktif dan kreatif dalam pengemasan komunikasi pemerintahan. Hal ini senada dengan tuntutan masyarakat, transparansi, serta akuntabilitas publik.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Helmi Malik Bowo saat membuka forum tematik Bakohumas dengan tema “Bicara Pendidikan Vokasi di Era Komunikasi” di Grand Rocky Hotel, Bukittinggi, Sumatera Barat, Rabu (15/3) siang.
Karena itu, menurut Helmi Malik, perlu sinergi antar aparat bidang komunikasi informasi dan kehumasan untuk melakukan transformasi, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia dalam menerapkan nilai-nilai good governance dalam tata kelola organisasi.
Diseminasi informasi yang dilakukan sendiri-sendiri tidak akan memberikan dampak yang besar. Berbeda halnya jika dilakukan secara bersama-sama dari pusat hingga daerah, informasi tersebut akan lebih cepat sampai kepada masyarakat, jelas Helmi.
Dalam konteks paradigma pembangunan sekarang ini, ditambahkan Helmi, diseminasi informasi dapat dilakukan oleh siapa saja, dan pemerintah tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam mengendalikan produk konteks.
Ia menyebutkan, pemerintahan hanya memiliki kewenangan untuk menjaga agar fungsi komunikasi melahirkan perubahan yang positif dan memberikan perlindungan masyarakat dari kemungkinan efek negatif media. Artinya, pendekatan-pendekatan birokratif tidak bisa digunakan dalam menangani masalah informasi yang serba cepat.
“Oleh karena itu, content yang ada di luar yang dibuat oleh masyarakat, harus kita imbangi dengan kerja keras kita dengan menciptakan alur komunikasi yang cepat, tepat, dan akurat,” tutur Helmi.
Menurut Helmi, hal ini dapat diterapkan dalam mendiseminasikan isu prioritas pemerintah yang tahun 2017 akan fokus pada pemerataan pembangunan, salah satunya melalui peningkatan kompetensi melalui pendidikan vokasi dan pelatihan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik, diimana diseminasi diarahkan harus secara cepat, tepat, efektif, berwawasan nasional, dan lintas daerah.
Melalui forum ini, Bakohumas juga mengajak peserta forum tematik Bakohumas untuk melawan berita-berita hoax yang berisi ujaran kebencian, penuh adu domba, dan kebohongan.
“Kita berharap kita bijak harus cek atau klarifikasi dulu kebenarannya kepada instansi terkait, baru kita sebarluaskan. Jangan sampai tangan tergerak lebih dahulu daripada otak,” pungkas Helmi.
Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Plt Sekjen Kementerian Perindustrian Haris Munandar, Tenaga Ahli Kedeputian III KSP Unggul, Kabiro Humas Kementerian Perindustrian Setia Utama, pejabat Kementerian/Lembaga, dan Pemda Bukittinggi. (RMI/MIT/ES)
