Implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Melalui ASEAN Indo-Pacific Forum 2023: Kemanfaatan dan Tantangan

Oleh: Erwin Mulyana, S.IP, M.Pub.Pol. *) dan Yazid, S.I.P. **)

Sejak disepakati pada tahun 2019, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) telah menjadi dokumen acuan ASEAN dalam menegaskan perannya sebagai aktor utama dalam menjaga kawasan dari benturan kekuatan-kekuatan besar dunia yang semakin tajam dalam persaingan kepentingan (power projection) di kawasan Indo-Pasifik. Namun demikian, banyak pihak masih menyuarakan kekhawatirannya bahwa AOIP tidak cukup spesifik mengenai bagaimana penerapan implementasi konkretnya.

Pelaksanaan ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) adalah salah satu upaya implementasi konkret dari AOIP pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023. Komitmen investasi kerja sama ekonomi pada AIPF diprediksi akan membawa manfaat besar pada berbagai sektor industri di dalam negeri serta berdampak langsung terhadap arah kebijakan ASEAN di masa mendatang, mengingat isu-isu yang diusung melingkupi tema pembangunan berkelanjutan. AIPF juga diyakini dapat menjadi salah satu langkah awal dalam membangun Asia Tenggara dan Indo-Pasifik sebagai pusat pertumbuhan.

Peran Strategis AIPF dalam mengimplementasikan AOIP
Dokumen AOIP disepakati para pemimpin ASEAN pada saat KTT ke-34 ASEAN di Bangkok, Thailand, 20-23 Juni 2019. Secara prinsip, visi utama AOIP adalah  menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera dengan ASEAN yang berperan sebagai aktor pendorong utama. AOIP menyepakati kerja sama pada empat bidang, yaitu (i) kemaritiman, (ii) konektivitas, (iii) UN Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, dan (iv) ekonomi dan area kerja sama lainnya seperti South-South Cooperation, trade facilitation and logistic infrastructure, digital economy, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), riset dan inovasi, perubahan iklim, dan lain-lain.

Saat ini, negara-negara mitra ASEAN, khususnya yang tergabung dalam East Asia Summit (EAS), yaitu Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, dan Selandia Baru telah memberikan sambutan positif. Dukungan EAS menjadi modalitas yang sangat penting dalam memosisikan netralitas AOIP sebagai alat redam terhadap nuansa strategic distrust secara global dan kecenderungan rivalitas politis zero-sum serta mengalihkannya menjadi semangat kolaborasi melalui pendekatan yang konsisten dengan norma-norma dan prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN.

Untuk menerjemahkan AOIP menjadi suatu kerja sama yang konkret, Indonesia menyelenggarakan AIPF pada tanggal 5-6 September 2023 di Jakarta sebagai salah satu flagship event Keketuaan Indonesia di ASEAN. AIPF dirancang untuk memperkuat kesatuan dan kepemimpinan ASEAN dalam mengelola perubahan geopolitik di kawasan dengan upaya confidence building measures yang berkesinambungan melalui kerja sama yang saling menguntungkan di kawasan Indo-Pasifik. AIPF difokuskan pada pembahasan tiga agenda utama, yaitu (i) Green Infrastructure and Resilient Supply Chain; (ii) Sustainable and Innovative Financing; dan (iii) Inclusive Digital Transformation and Creative Economy.

AIPF berhasil menghadirkan lebih dari 2.500 peserta dari 51 negara yang terdiri atas kepala negara/pemerintahan, CEO/pemimpin perusahaan, dan renowned expert di berbagai bidang, serta menghasilkan  komitmen kerja sama pada 93 proyek dengan nilai mencapai 38,2 miliar Dolar AS dan potensi 73 proyek lainnya senilai 17,8 miliar Dolar AS [1]. Di masa mendatang, AIPF diharapkan dapat memaksimalkan potensi investasi yang sangat menjanjikan di pasar ASEAN dengan populasi sebesar 680 juta jiwa serta menjangkau sepenuhnya pasar Indo-Pasifik yang mencakup 58 persen populasi dunia, 45 persen perdagangan global, dan 61 persen GDP dunia.

Manfaat AIPF untuk Indonesia
Pertama, agenda kerja sama AIPF diyakini akan menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi kawasan di masa depan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di dalam negeri melalui: (i) promosi dan pemerataan investasi pada sektor-sektor kerja sama AOIP, (ii)  menstimulasi peningkatan volume perdagangan, memicu geliat produksi dan kompetisi, membuka lapangan pekerjaan, dan (iii) menarik investasi pada proyek pengembangan infrastruktur energi ramah lingkungan sebagaimana dipresentasikan oleh 16 perusahaan nasional dan asing di depan para pemimpin ASEAN pada gelaran AIPF[2].

Kedua, upaya membangun rantai pasok kawasan melalui hilirisasi industri akan menjadi jaminan kokohnya pilar ekonomi ASEAN. Sebagai contoh, Indonesia saat ini tengah secara intensif mendorong pemanfaatan peluang pengembangan industri baterai di ASEAN untuk mendukung pembangunan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Ketiga, skema pembiayaan inovatif melalui paket kemitraan yang profitable sekaligus sustainable yang ditawarkan AIPF dapat dimanfaatkan untuk mempercepat transisi energi yang adil, inklusif, dan terjangkau. Hal ini dapat menjadi solusi mengingat proyeksi kebutuhan dana agar transisi menuju 100 persen energi baru terbarukan (EBT) di ASEAN tahun 2050 mencapai angka 29,4 triliun Dolar AS [3].

Terakhir, terkait dengan transformasi digital dan industri kreatif, Indonesia dapat memanfaatkan peningkatan inovasi dan transformasi digital di segala bidang untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan kemajuan UMKM, termasuk melalui penguatan sistem pembayaran digital lintas negara.

Pengaruh AIPF terhadap Arah Kebijakan ASEAN
Pelaksanaan AIPF telah mencerminkan komitmen bersama di ASEAN sebagaimana pesan Presiden RI Joko Widodo: “to walk the talk”, dalam membangun Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera. Komitmen lebih lanjut dibutuhkan untuk memastikan gelaran AIPF dapat dilaksanakan secara rutin dengan mengundang peserta yang lebih besar dari berbagai sektor industri berkelanjutan. Dengan demikian, harapan agar pertumbuhan ekonomi ASEAN tetap tinggi akan semakin mudah diwujudkan meskipun situasi global menunjukkan adanya pelambatan ekonomi.

Keberhasilan penyelenggaraan AIPF diyakini dapat menstimulasi penyelenggaran kegiatan implementasi konkret sejenis pada bidang-bidang kerja sama AOIP lainnya dan memperkuat legitimasi berbagai kerja sama regional dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, termasuk pada isu-isu mutakhir non-ekonomi yang menjadi perhatian besar di ASEAN seperti kejahatan lintas batas, keamanan maritim, ketahanan kesehatan, dan perubahan iklim.

Tantangan Implementasi AIPF
Secara umum, AIPF telah banyak menghasilkan komitmen-komitmen penting dalam membangun kawasan Indo-Pasifik yang damai, adil, dan sejahtera. Indonesia dan ASEAN selanjutnya perlu memastikan tantangan-tantangan dalam pelaksanaan dari komitmen-komitmen tersebut dapat teratasi, di antaranya:
– Upaya membangun rantai pasok yang tangguh memerlukan koordinasi yang intensif secara regional, investasi yang masif pada infrastruktur pendukung lalu lintas barang, serta pengembangan dan penerapan platform digital yang dapat memberikan kemudahan;
– Pengembangan proyek energi ramah lingkungan memerlukan kepastian ketersediaan lahan, alih teknologi, dan kebutuhan pendanaan yang fleksibel agar proyek dapat memberikan manfaat jangka panjang dan terhindar dari mangkrak;
– Pendanaan inovatif dan berkelanjutan memerlukan perubahan paradigma dunia usaha, pembentukan peraturan baru dan penyelarasan peraturan lama, serta peningkatan awareness di kalangan investor terkait pengukuran profit pada suatu investasi berkelanjutan;
– Penggunaan teknologi digital perlu diiringi dengan meningkatnya taraf pendidikan masyarakat, upaya mempersempit kesenjangan digital, pelatihan keterampilan teknis, dan kebutuhan untuk melindungi aspek data pribadi; dan
– Pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan investasi mikro yang merata, penciptaan tenaga kerja terampil, dan perlindungan kekayaan intelektual yang dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pelosok.

Selain itu, implementasi AIPF akan dipengaruhi oleh variabel eksternal atau gangguan terhadap stabilitas bisnis di kawasan yang disebabkan oleh: (i) suasana perekonomian yang mudah berubah, (ii) dampak perang di Ukraina dan meningkatnya ketegangan geopolitik di Asia Pasifik, (iii) kerapuhan rantai pasok yang disebabkan oleh pandemi, cuaca ekstrem, dan kekurangan tenaga kerja, serta (iv) tekanan terhadap isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Pengelolaan Hasil-hasil AIPF
Tantangan yang menghadang perlu dihadapi dengan perumusan kebijakan yang agile dan adaptif sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Peran aktif ASEAN Secretariat sangat dibutuhkan untuk memastikan perumusan kebijakan tersebut dapat menjadi alat untuk menjamin pelaksanaan komitmen-komitmen AIPF dengan menjalankan mekanisme monitoring dan pelaporan secara berkala. Mekanisme tersebut dapat dilakukan melalui organ-organ kelengkapan ASEAN guna memastikan tantangan yang muncul dapat dikelola dengan segera melalui cara yang solutif.

Selain itu, ASEAN perlu mengoptimalkan segala kesepakatan yang pernah dicapai dalam berbagai dokumen dan perjanjian kerja sama yang berkaitan dengan implementasi AIPF. Sebagai contoh, Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 bertujuan untuk membuat ekonomi ASEAN semakin terintegrasi dan kohesif, terkoneksi secara sektoral, tangguh, inklusif, serta melangkah menuju ASEAN yang global. Selain itu, ASEAN juga harus segera memanfaatkan momentum pengesahan dokumen Jakarta Declaration on ASEAN Matters: Epicentrum of Growth (ASEAN Concord IV) untuk mendorong upaya pengembangan kerja sama AOIP secara umum.

Selanjutnya, Indonesia harus secara proaktif memastikan dan mengawal Keketuaan Laos di ASEAN tahun 2024 agar mampu meneruskan optimisme dalam berbagai bentuk kerja sama konkret AOIP berikutnya. Dengan demikian, momentum pembangunan arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera dapat terus berlangsung tanpa tersandera oleh suatu isu tertentu, seperti isu Myanmar, isu Laut China Selatan, atau isu-isu lain yang berkaitan dengan persaingan kepentingan di kawasan. Sebagaimana pesan Presiden RI pada penutupan KTT ke-43 ASEAN 2023 bahwa pengukuhan kawasan Indo-Pasifik sebagai teater perdamaian dan inklusivitas adalah esensi yang dibangun Keketuaan Indonesia untuk mengantarkan ASEAN ke masa depan yang lebih baik dan mewujudkan ASEAN matters sebagai epicentrum of growth.

—oOo—

*) Kepala Subbidang Hubungan Regional Asia Pasifik
**) Analis Politik, Hukum, dan Keamanan pada Subbidang Hubungan Regional Asia Pasifik.

[1] Sekretariat Kabinet (2023). Sambutan Presiden dalam Pembukaan KTT Indo-Pacific Forum, Selasa (5/9) [Video]. YouTube. Diakses pada 7 September 2023 dari  https://youtu.be/AbAb86ZQSo4?si=T-P857-BpvDf1E1R

[2] Ibid.

[3] Pribadi, Agung. (2023). Siaran Pers Nomor: 381.Pers/04/SJI/2023 Tanggal 23 Agustus 2023: Indonesia Dorong ASEAN Miliki Skema Pendanaan Transisi Energi. Diakses pada 8 September 2023 dari https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/indonesia-dorong-asean-miliki-skema-pendanaan-transisi-energi