Indonesia-Yordania Dorong Persatuan Antar Negara OKI Dukung Palestina

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 6 Maret 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 16.388 Kali
Presiden saat pertemuan bilateral dengan Yordania (6/3). (Foto: Humas/Jay)

Presiden saat pertemuan bilateral dengan Yordania (6/3). (Foto: Humas/Jay)

Usai bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Pangeran Kerajaan Yordania, El Hassan Bin Talal di sela-sela penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-5 di Jakarta Hall Convention Center (JHCC), Senayan, Minggu (6/3) malam.

Dalam pertemuan tersebut, diungkapkan Presiden Jokowi kepada wartawan usai pertemuan, dibahas mengenai upaya Indonesia-Yordania dalam meningkatkan dukungan, integritas, solidaritas bagi negara-negara Islam kepada Palestina.

Presiden Jokowi  juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pangeran El Hassan Bin Talal atas bantuan Pemerintah Yordania dalam memfasilitasi Kementerian Luar Negeri RI  dalam rangka pembukaan Konsul Kehormatan RI di Ramallah.

“Indonesia menghargai sekali dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Yordania dalam menfasilitasi rencana Konsul di Ramallah di Palestina,” kata Presiden kepada wartawan.

Mengenai hubungan bilateral Indonesia-Yordania, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kedua negara pernah bersepakat menjalin kerja sama melawan terorisme, ISIS, dan radikalisme.

“Indonesia dan Yordania bersepakat untuk mengembangkan pusat kajian di masing-masing negara, di Indonesia dan Yordania,” tutup Presiden.

Sementara itu, Pangeran Yordania mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang telah menjadi tuan rumah dalam penyelenggaran KTT LB ke-5 ini. Ia menyampaikan keyakinan Pemerintah Yordania bahwa Indonesia dapat meningkatkan integritas dan kesatuan negara-negara Islam untuk membantu kemerdekaan dan perdamaian di Palestina.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menko Bidang Polhukam Luhut Panjaitan, Menlu Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, dan Menag Lukman Hakim Syaifuddin. (FID/UN/EN)

Berita Terbaru