Infrastruktur Pendidikan di Perbatasan Jadi Prioritas Pusat
Kasubbid Lembaga Sosial BPPD Kaltim, Hj. Nurjannah, S. Sos.
Untuk meningkatkan kegiatan di wilayah perbatasan khususnya sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang memadai, Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim melakukan koordinasi kegiatan pembinaan sosial tahun 2016 ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beberapa waktu lalu.
Kabid Bidang Lembaga Sosial dan Budaya BPPD Kaltim Drs. Ibrahim Dungau, M.Si, melalui Kasubbid Lembaga Sosial Hj. Nurjannah, S.Sos, mengatakan, setelah melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Yudistira Wahyu W, S.Sos, M.Si, diharapkan prioritas infrastruktur perbatasan dapat segera terpenuhi.
Untuk perbatasan harus diprioritaskan khususnya infrastruktur pendidikannya seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan yang ada disekolah. Kita perlu melakukan inventarisasi terlebih dulu untuk Kabupaten Mahakam Ulu, kata Nurjanah, di Samarinda, kemarin.
Selain itu, untuk memperluas akses siswa terhadap sekolah menengah, pemerintah akan menambah sekolah tingkat SMA/SMK/MA. Minimal ada satu SMA/SMK/MA di setiap kecamatan di seluruh Indonesia.
Dengan mekanisme Pemerintah Daerah menyiapkan lahan/ tanah minimal 10.000 m2 (1 Hektar), sedangkan dana pembangunan sarana prasarana adalah wewenang pusat, sesuai dengan usulan yang disampaikan kabupaten/kota, tambah Nurjannah.
Sementara untuk tenaga guru, Nurjannah melanjutkan, menjadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten. Rekomendsi tenaga guru harus dari kabupaten, sementara untuk beasiswa dan tunjangan guru di perbatasan menjadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten, katanya. (BPPD Kaltim/ES)
