Ingatkan Polri Harus Netral, Presiden Jokowi: Politik Polri Adalah Politik Negara

Presiden Jokowi pada acara apel para Kepala Satuan Wilayah Polri 2017, di komplek Akpol Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10). (Foto: Sugih)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa Polri harus netral dalam setiap kontestasi politik, baik yang ada di kabupaten, baik yang ada di kota, baik yang ada di Provisi tahun 2018. Penegasan ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada apel para Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri 2017 yang digelar di kompleks Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10) pagi.

Presiden meyakini, jika dalam setiap pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pilihan wali kota, kuncinya hanya satu, asal dilihat oleh masyarakat, kontestan-kontestan kandidat yang ada dan pendukungnya, dilihat TNI dan Polri itu solid, sudah rampung.

“Mau apa mereka. Kuncinya ada di situ dari pengalaman saya ikut-ikut..,” kata Presiden Jokowi yang sudah 4 (empat) kali mengikuti kontestasi politik, 2 (dua) kali pemilihan Wali kota, sekali pemilihan Gubernur, dan sekali pemilihan Presiden.

Presiden menegaskan kepada seluruh jajaran Polri, bahwa politik Polri itu adalah politik negara. Semuanya loyal dan setia kepada negara, kepada rakyat, kepada pimpinan.

“Kalau itu kita kerjakan, selesai ngga akan ada yang berani macem-macem, berani main-main. Saya meyakini itu,” tutur Presiden Jokowi.

Persiapkan Pengamanan

Sebelumnya Presiden Jokowi mengemukakan, dalam setiap kontestasi politik di negara kita, tensinya naik, pasti hangat. Tugas pemeritah adalah mengendalikan agar situasi-situasi seperti itu, tidak berubah menjadi panas. Boleh tapi sedikit. Hangat boleh, tapi tidak usah sampai mencapai panas.

“Politik ya seperti itu. Kalau sudah mendekati yang namanya masa-masa kampanye, sudah, bisa semua yang tidak bener menjadi lebih tidak bener lagi,” ujar Presiden.

Tugas pemerintah, termasuk jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), menurut Presiden Jokowi, adalah meluruskan isu-isu yang memanasi. Kalau sudah pada tahap isu itu diperkirakan membahayakan, Presiden meminta agar penegakan hukum itu harus tegas. Tidak usah melihat itu siapa.

Untuk itu, Presiden meminta jajaran Polri agar menjelang 2018, juga menuju ke 2019, betul-betul pengamanan ini dipersiapkan secara detil. Ia mengingatkan, bahwa pemetaan, potensi-potensi friksi itu harus dipunyai, sehingga preventifnya bisa dilakukan.

“Sumber –sumber yang kita perkirakan akan memprovokasi juga harus dipetakan secara detil siapa orangnya, mereka akan melakukan apa. Intelijen kita harus punya data yang komplet mengenai ini. Jangan sampai sudah kejadian kita bingung mencari air untuk memadamkan,” tutur Presiden.

Hadir dalam pembukaan acara tahunan tersebut, antara lain Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo beserta para Kepala Staf TNI, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, sejumlah pimpinan lembaga negara, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (SI/ES)