Ingin Kaltim Jadi Otsus, Gubernur Siap Susun Action Plan ke Jakarta

Perjuangan masyarakat menuntut pembentukan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai daerah dengan otonomi daerah khusus (otsus) kian matang. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengaku siap menyusun action plan atau rencana aksi ke Jakarta memperjuangkan pembentukan otsus setelah ada keputusan DPRD Kaltim terkait rekomendasi dukungan sebagai representasi perwakilan rakyat Kaltim.

“Semakin cepat DPRD memutuskan, semakin cepat pula membuat action plan ke Jakarta. Saya sendiri nanti yang akan akan memimpin rapatnya untuk menentukan skema perjuangan kita dan pihak mana saja yang akan ditemui,” kata Gubernur Faroek, di Samarinda, Rabu (7/1).

Secara konsep, gubernur mengaku sudah ada rencana pihak yang akan ditemui di Jakarta dalam rangka minta dukungan perjuangan pembentukan otsus.

Mengawali aksi, utusan perwakilan masyarakat Kaltim yang terdiri dari gubernur, DPRD Kaltim dan kabupaten/kota se Kaltim, bupati/walikota, forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD), pimpinan parpol, dan pengusaha melakukan seminar di Lemhanas. Ini untuk mengkaji tindakan yang diambil masyarakat Kaltim benar atau salah.

Menurut Gubernur, banyak yang pelesetkan seolah perjuangan tersebut bertentangan dengan UU. Gubernur mempersilahkan yang menganggap bertentangan membuka UUD 1945. Ia mengingatkan, semua memungkinkan masyarakat Kaltim bertindak seperti itu.

“Selaku gubernur hanya memberikan kanalisasi atau saluran agar tidak macet. Sama seperti saluran iriagasi lah ada sekuder dan tersiernya,” sebut Faroek.

Setelah dari Lemhanas direncanakan menggelar pertemuan resmi dengan DPR dan DPD RI. Pertemuan tersebut diharapkan diterima Pimpinan DPR RI beserta semua fraksi.

Selanjutnya, Gubernur Kaltim juga sudah merencanakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo beserta jajaran kabinetnya. “Sudah mengatur. Insya Allah bias, Presiden Jokowi menemui utusan Kaltim,” ujar Faroek.

Terkait tuntuan mendapatkan otonomi khusus itu, Gubernur Kaltim meminta kepada masyarakat agar tidak melakukan aksi blokir objek vital seperti bandara dan akses keluar angkutan batubara, karena dianggap tidak sejalan dengan semangat perjuangan melalui jalur konstitusional.

Seandainya tetap dilakukan, menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan memerintahkan Polda Kaltim menangkap pentolan aksi tersebut. “Ini merusak cara-cara kita yang berjuang dengan jalur konstitusional. Hargai lembaga,” katanya.

Terkait skema perjuanganya, gubernur berharap ada dukungan DPR RI melalui inisiatif UU tentang otsus. Pihaknya yakin berhasil meyakinkan DPR RI agar mengusulkan pembentukan inisitif UU otsus.(dikominfo kaltim/es)