Ini Tanggapan Presiden Jokowi Soal Survei BPS Yang Sebut Jumlah Penduduk Miskin Naik
Presiden Jokowi diikuti Wapres dan Seskab memasuki Istana Negara untuk memimpin Sidang Kabinet Paripurna, Senin (24/7) pagi. (Foto: Agung/Humas)
Terkait hasil suvei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan, bahwa pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar semua kementerian/lembaga untuk memberikan perhatian dalam menekan kemiskinan.
Ini sebetulnya tahapan-tahapan untuk menuju ke situ sudah baik, tetapi pada saat survei oleh BPS, ini BPS juga saya harapkan kalau akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan survei, semua Kementerian harus mengerti, kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7) pagi.
Untuk itu, Presiden meminta Menteri Koordinator (Menko) untuk mengkoordinasi hal seperti ini. Ini sebetulnya urusan koordinasi saja, sehingga jangan sampai saat pembagian Rastra (Beras Sejahtera)-nya ternyata lambat, pas saat itu dilakukan survei.
Masalah itu saja sebetulnya, bukan masalah yang lain-lain yang fundamental, ujar Presiden Jokowi.
Presiden meyakini, kalau kemarin sinkron (pelaksanaan survei dengan pembagian Rastra, ia jamin pasti turun yang namanya kemiskinan itu).
Hanya masalah keterlambatan Rastra itu sampai ke rumah tangga sasaran. Ini tolong hati-hati mengelola hal-hal yang sensitif seperti ini, tutur Presiden Jokowi.
Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Rudiantara.
Selain itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi K. Sumadi, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Jaksa Agung Prasteyo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (DND/FID/SM/AGG/ES)
