Inilah 10 K/L Dengan Alokasi Anggaran Terbesar Dalam RAPBN Tahun 2016
Presiden Jokowi menyerahkan RAPBN 2016 Beserta Nota Keuangannya kepada Ketua DPR dan Ketua DPD, dalam rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8)
Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8) lalu, pemerintah mengajukan anggaran belanja negara untuk tahun 2016 sebesar Rp2.121.286,1 miliar, atau naik 6,9 persen dari pagunya pada APBNP tahun 2015.
Dari total nilai belanja negara tahun 2016 sebesar Rp2.121.286,1 miliar itu, pemerintah mengalokasikan untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp780.377,9 miliar, yang berarti lebih rendah Rp15.102,5 miliar atau 1,9 persen bila dibandingkan dengan APBNP Tahun 2015 sebesar Rp795.480,4 miliar.
Adapun 10 K/L yang memperoleh pagu alokasi terbesar dalam RAPBN 2016 adalah (miliar rupiah):
|
No |
Kode BA |
Kementrian Negara / Lembaga |
APBNP 2015 |
RAPBN 2016 |
| 1 | 033 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 118.546,1 | 103.812,2 |
| 2 | 012 | Kementerian Pertahanan | 102.283,3 | 95.919,8 |
| 3 | 060 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | 57.100,4 | 67.232,7 |
| 4 | 024 | Kementerian Kesehatan | 51.277,3 | 64.804,5 |
| 5 | 025 | Kementerian Agama | 60.284,4 | 58.482,1 |
| 6 | 022 | Kementerian Perhubungan | 64.954,1 | 50.160,1 |
| 7 | 023 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 53.278,5 | 49.232,8 |
| 8 | 015 | Kementerian Keuangan | 26.686,3 | 40.499,5 |
| 9 | 042 | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | 43.570,3 | 37.988,0 |
| 10 | 018 | Kementerian Pertanian | 32.798,0 | 32.853,1 |
Sumber: Disarikan dari Buku II RAPBN Tahun Anggaran 2016 Beserta Nota Keuangannya
Program
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperoleh alokasi anggaran terbesar pada RAPBN 2016 melaksanakan program-program antara lain: (1) Program Penyelenggaraan Jalan; (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air; (3) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman; (4) Program Pengembangan Perumahan.
Adapun rincian indikator kinerjanya adalah: Program Penyelenggaraan Jalan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jalan dan jembatan yang dibangun masing-masing sepanjang 375,9 km dan 6.283,9 m; (2) jalan dan jembatan yang terpelihara masing-masing sepanjang 43.506 Km dan 338.690,9 m; (3) jalan bebas hambatan yang dibangun sepanjang 26 km.
Program Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya yang selesai dilaksanakan sebanyak 228 buah; (2) panjang normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dibangun/ditingkatkan sepanjang 119 km; (3) jumlah konstruksi bendung irigasi sebanyak 19 buah dan konstruksi sumur air tanah untuk air baku yang selesai dilaksanakan sebanyak 26 sumur.
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah kota, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasan perkotaan terfasilitasi pemenuhan standar pelayanan perkotaan dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas masing-masing sebanyak 5 kota, 4 kawasan metropolitan, dan 168 kawasan perkotaan; (2) jumlah kota/kabupaten yang terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan tempat pengolah sampah terpadu masing-masing sebanyak 32 kabupaten/kota dan 70 kabupaten/kota; (3) jumlah Sambungan Rumah (SR) infrastruktur SPAM di kawasan kumuh perkotaan, kawasan nelayan, dan kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar masing-masing sebanyak 53.500 SR, 20.000 SR, dan 105.280 SR.
Program Pengembangan Perumahan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah susun sebanyak 15.000 unit; (2) jumlah rumah tangga yang menghuni rumah khusus sebanyak 6.350 unit; (3) jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang difasilitasi bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 18.000 unit; (4) jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah umum melalui stimulasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utillitas (PSU) sebanyak 42.000 unit.
Adapun Kementerian Pertahanan melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista Matra Darat; (2) Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Laut; (3) Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Udara; (4) Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras Integratif.
Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista Matra Darat mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase penambahan alutsista dan non alutsista fasilitas serta Sarpras sebesar 20 persen; (2) jumlah pengadaan kendaraan taktis sebanyak 116 unit; (3) jumlah pos perbatasan yang dibangun sebanyak 19 pos.
Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Laut mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah pembangunan dan peningkatan fasilitas dan Sarpras pangkalan TNI AL sebanyak 253 pos dan Sarpras pangkalan; (2) jumlah pengadaan KRI, KAL, Alpung, Ranpur, dan Rantis sebanyak 184 unit; (3) jumlah pos terluar dan wilayah perbatasan yang diperbaiki sebanyak 14 pos.
Adapun Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Udara mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah pesawat yang siap operasional sebanyak 150 unit; (2) Sarpras dan dan fasilitas pangkalan TNI AU yang dibangun seluas 1.190.400 m2; (3) jumlah PSU dan Alkomlek yang siap operasional sebanyak 153 paket.
Terakhir Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras Integratif mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah pengadaan Rantis sebanyak 1 unit; (2) jumlah pengadaan munisi khusus sebayak 4 paket; (3) jumlah pengadaan Alpasus dan Alpakom sebanyak 13 unit.
(Sumber: Buku II RAPBN Tahun Anggaran 2016 Beserta Nota Keuangannya/ES)
