Inilah 10 K/L Penerima Anggaran Terbesar Pada RAPBN 2017

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 18 Agustus 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 47.157 Kali
Presiden Jokowi saat menyerahkan RAPBN 2017 ke Ketua DPR di Senayan, Jakarta (16/8). (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Jokowi saat menyerahkan RAPBN 2017 ke Ketua DPR di Senayan, Jakarta (16/8). (Foto: Humas/Rahmat)

Pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 yang Nota Keuangannya telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (16/8) lalu, telah diuraikan besaran anggaran belanja negara sebesar Rp2.070,5 triliun, dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp760,0 triliun.

Mengenai belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 triliun yang masih lebih rendah dibanding belanja Pemerintah Pusat pada APBN-P Tahun 2016 sebesar Rp1.306,7 triliun itu, terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp758,4 triliun atau lebih rendah dibanding belanja serupa pada APBN-P 2016 sebesar Rp767,8 triliun, dan belanja Non K/L sebesar Rp552,1 triliun (lebih tinggi dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp538,9 triliun).

Meski secara keseluruhan belanja K/L tahun RAPBN 2017 mengalami penurunan dibanding APBN-P 2016, namun masih terdapat 10 K/L yang memperoleh pagu anggaran terbesar pada ARAPBN pada RAPBN 2017. Kesepuluh K/L yang memperoleh pagu anggaran terbesar pada RAPBN 2017 itu adalah:

data APBN 2017Bangun Jembatan

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperoleh pagu anggaran sebesar Rp105,565,1 triliun mendapat target membangun jalan sepanjang 815 km; jembatan sepanjang 9.399 m, pemeliharaan rutin jalan sepanjang 41.849 km;  pemeliharaan preventif jalan sepanjang 1.538 km; dan rekonstruksi jalan sepanjang 949 km. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatkan konektivitas dan kemantapan jalan nasional.

Selain itu Kementerian PUPR mempunyai tugas membangun 20 bendungan; luas layanan jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dilaksanakan konstruksinya sebanyak 56.217,1 ha;  konstruksi bendungan baru yang dibangun sebanyak 9 bendungan baru; dan luas layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun sebanyak 1.787,1 ha.

Adapun untuk program Pengembangan Perumahan, Kementerian PUPR ditargetkan membangun 11.400 unit; dan (2) peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 113.300 unit.

Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp104,428,0 triliun pada RAPBN tahun 2017. Anggaran tersebut akan digunakan untuk program modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat dengan indikator kinerja antara lain: (1) panser pengganti sarasen dan saladin sebanyak 24 unit; (2) meriam armed (M-109) sebanyak 20 unit; dan (3) pembangunan kesatrian di Kepulauan Natuna sebanyak 1 den Arhanud dan 1 batrai Armed.

Sementara program dukungan kesiapan Matra Laut mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) Harwat (pemeliharaan dan perawatan) senlek KRI sebanyak 94 unit; (2) Harwat ranpur marinir sebanyak 378 unit; dan (3) Harwat kapal pemukul sebanyak 45 unit.

Program dukungan kesiapan matra udara mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) Harwat pesawat latih sebanyak 4 jenis; (2) Harwat radar sebanyak 20 unit; dan (3) Harwat pesawat tempur sebanyak 6 jenis.

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara RI direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp72.436,8 triliun pada RAPBN tahun 2017. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program pemberdayaan potensi keamanan dengan indikator kinerja antara lain: (1) desa yang mendapatkan pelayanan Bhabinkamtibmas sebanyak 44.010 desa;(2) pembentukan dan pembinaan kelompok potensi masyarakat sebanyak 2.500 kelompok; dan (3) kegiatan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum pelanggaran terkait miras, Napza dan bahan berbahaya lainnya sebanyak 232.800 kegiatan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) pengadaan Almatsus sebanyak 1 paket; (2) pengembangan Jaring Komunikasi Kepolisian sebanyak 1 paket; (3) pengembangan RTMC di 6 Polda dan TMC di 7 Polres; dan (4) penyajian data informasi kriminal secara terintegerasi antarsatker Polri (mendukung Integrated criminal justice) di Mabes Polri, 32 Polda, dan 453 Polres.

Sementara program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah kasus pidana umum yang dapat terselesaikan (P21) sebanyak 11.000 kasus; (2) pemenuhan 1 Polres – 1 Ruang PPA di 453 Polres; (3) jumlah kasus tindak pidana ekonomi yang dapat terselesaikan (P21) sebanyak 1.272 kasus.

Kementerian Agama

Kementerian Agama direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp60.734,1 triliun pada RAPBN tahun 2017. Anggaran tersebut digunakan untuk Program Pendidikan Islam dengan indikator kinerja antara lain: (1) jumlah penerima BOS sebanyak 3.672.852 siswa MI, 3.255.506 siswa MTs, dan 1.359.515 siswa MA/MAK;(2) jumlah penerima PIP sebanyak 528.527 siswa MI, 540.118 siswa MTs, dan 308.608 siswa MA/MAK; (3) mahasiswa PTKI penerima bidik misi sebanyak 24.096 mahasiswa.

Program Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) unit gedung baru yang dibangun sebagai wujud pelayanan prima sebanyak 254 KUA; (2) lembaga zakat profesional sebanyak 506 lokasi; (3) 5.000 tanah wakaf yang bersertifikat; dan (4) pembinaan agama yang dilakukan oleh 45.000 penyuluh.

Program Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah siswa SDTK, SMPTK dan SMTK penerima bantuan KIP sebanyak 2.245 siswa; (2) jumlah siswa SDTK, SMPTK dan SMTK penerima BOS sebanyak 8.700 siswa;(3) jumlah guru non-PNS penerima tunjangan profesi sebanyak 1.597 guru; dan (4) jumlah penyuluh Agama Kristen penerima honorarium sebanyak 5.000 orang.

Program Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) peserta didik sekolah keagamaan Katolik yang menerima KIP sebanyak 600 siswa; (2) siswa SMAK penerima BOS sebanyak 2.000 siswa; (3) mahasiswa miskin pada PTAKS penerima bantuan beasiswa sebanyak 2.000 mahasiswa; (4) guru dan dosen pendidikan Agama Katolik non-PNS penerima tunjangan profesi masing-masing sebanyak 1.198 dan 105 orang; dan (5) PTAKS yang mendapat BOP sebanyak 23 perguruan tinggi.

Program Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sebanyak 2.962 orang; (2) lembaga sosial keagamaan Hindu yang mendapat penguatan dan pemberdayaan sebanyak 209 lembaga; (3) satuan pendidikan keagamaan yang memiliki SNP sebanyak 20 lembaga; dan (4) mahasiswa yang menerima BOPTN sebanyak 7.500 mahasiswa.

Program Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) lembaga agama Buddha yang melaksanakan pelayanan keagamaan sebanyak 34 lembaga; (2) guru Pendidikan Agama Buddha baik PNS maupun non-PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 239 guru; (3) guru Pendidikan Agama Buddha yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 829 guru; dan (4) mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa Bidik Misi dan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) masing-masing sebanyak 350 dan 50 mahasiswa.

 Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp48,732,2 triliun pada RAPBN tahun 2017. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat dengan indikator kinerja antara lain: (1) pembangunan terminal penumpang lanjutan di 3 lokasi; (2) pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan di 20 lokasi; dan (3) pengadaan; dan pemasangan ATCS di 3 lokasi.

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut mempunyai indikator kinerja  antara lain: (1) lanjutan pembangunan 50 unit kapal perintis, 15 unit kapal kontainer, dan 5 unit kapal ternak; (2) penyelenggaraan angkutan sebanyak 107 trayek kapal penumpang perintis, 9 trayek kapal tol laut, dan 1 trayek kapal ternak; dan (3) lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut (konstruksi dalam pengerjaan/KDP) di 55 lokasi.

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) pembangunan bandara baru/ lanjutan pembangunan bandara baru sebanyak 14 bandara; dan (2) tersedianya subsidi perintis angkutan udara sebanyak 266 trayek.

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) pembangunan jalur kereta api (tahap pertama) sepanjang 407 km’sp; (2) pembangunan jalur kereta api (tahap penyelesaian) sepanjang 143 km’sp; dan (3) layanan subsidi perintis angkutan perkeretaapian sebanyak 6 lintas.

Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp42,174,1 triliun pada RAPBN tahun 2017. Anggaran tersebut akan digunakan untuk Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak dengan indikator kinerja antara lain: (1) persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target sebesar 100 persen; (2) persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak sebanyak 75 persen; dan (3) tingkat kepuasan pengguna layanan DJP sebesar 73,22 (skala 100).

Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) 1,2 hari; (2) persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target sebesar 100 persen; dan (3) persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) sebesar 60 persen.

Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan sebesar 100 persen; (2) pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN sebesar 100 persen; dan (3) pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek KPBU infrastruktur prioritas sebesar 100 persen.

Program Pengelolaan Anggaran Negara mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) akurasi perencanaan APBN sebesar 96 persen; (2) persentase implementasi Single Source DatabasePNBP sebanyak 50 persen; dan (3) persentase ketepatan waktu penyelesaian juknis/norma penganggaran sebanyak 100 persen.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp39.823,1 triliun pada RAPBN tahun 2017. Anggaran tersebut akan digunakan untuk Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) mahasiswa Penerima Bantuan Bidik Misi sebanyak 335.083 mahasiswa; (2) mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Dikti sebanyak 5.097 mahasiswa; (3) jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPA sebanyak 120.000 orang; dan (4) bertambahnya 46 LPTK yang meningkat kapasitas kelembagaannya.

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) dosen penerima beasiswa S2/S3 dalam negeri sebanyak 1.034 orang dan luar negeri sebanyak 5.954 orang; (2) SDM Litbang yang menerima beasiswa S2/S3 dalam negeri dan luar negeri masing-masing sebanyak 302 dan 348 orang; dan (3) perguruan tinggi negeri yang direvitalisasi sarana dan prasarananya sebanyak 20 PTN.

Program Penguatan Riset dan Pengembangan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) hasil penelitian dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN Penelitian) sebanyak 22.909 penelitian; (2) jumlah paket hasil penelitian di bidang kesehatan dan obat sebanyak 15 paket; dan (3) pemberian 235 insentif hasil riset nasional.

Program Penguatan Inovasi mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) produk inovasi sebanyak 75 produk; dan (2) calon perusahaan pemula berbasis teknologi dari perguruan tinggi sebanyak 50 perusahaan. (DNA/ES)

Berita Terbaru