Inilah Alasan Presiden Jokowi Pilih Fokus Membangun Infrastruktur

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 10 Juli 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 36.567 Kali
Presiden Jokowi didampingi Darmin Nasution da Agus Martowardojo saat memasuki ruang temu bisnis, di JCC Jakarta, Kamis (9/7)

Presiden Jokowi didampingi Darmin Nasution da Agus Martowardojo saat memasuki ruang temu bisnis, di JCC Jakarta, Kamis (9/7)

Pada bagian lain paparannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah saat ini fokus ke proyek infrastruktur karena infrastrukur itu padat modal dan jangka panjang. Buruknya infrastruktur saat ini, kata Presiden, menjadi hambatan utama untuk membuat growth engine baru agar ekonomi kita bisa bangkit.

“Perbaikan infrastruktur penting untuk menekan biaya produksi, menekan biaya transportasi, menekan ongkos distribusi, menekan biaya distribusi,” ungkap Presiden Jokowi di hadapan para pengusaha dan ekonom pada forum “Paparan Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi”, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (9/7) siang.

Menurut Presiden, distribusi melalui laut adalah paling murah, karena itu pembangunan dikonsentrasikan pada tol laut. Pembangunan sudah dimulai di Kuala Tanjung. Sementara di Makassar sudah dimulai dan progressnya ada. Sebentar lagi di Sorong, dan seterusnya.

Kemudian, lanjut Presiden Jokowi, akan pula dibangun 24 pelabuhan di seluruh tanah air.Dan mulai April lalu telah dikerjakan tol trans Sumatera, yang nantinya akan membentang dari Lampung menuju ke Palembang, ke Padang, Pekanbaru, Medan, Aceh sepanjang 2600 km.

Pembangunan infrastruktur ini, kata Jokowi, untuk mendukung kemandirian pangan yang telah dimulai 2015 ini, dan saat ini yang sedang dalam tahap pengerjaan adalah pembangunan 13 bendungan besar untuk pengairan sawah, dan juga irigasi-irigasi yang menuju ke sawah-sawah karena urusa pangan ini sangat penting sekali.

Peran Swasta

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa dirinya menyadari betul para pelaku ekonomi  harus diberikan ruang untuk bernafas dan ruang untuk bergerak. Sebab, bagaimanapun kalanga swasta adalah pelaku ekonomi yang utama, jauh melampaui kegiatan pemerintah dan BUMN.

“Pemerintah kira-kira hanya 20%, selebihnya 80% dipegang oleh swasta,” kata Jokowi.

Oleh sebab itu, kata Presiden, perizinan akan terus disederhanakan dan dipercepat, kejelasan hukum dan payung hukum akan terus dibuat, pembebasan lahan yang terus jadi masalah juga akan terus dicarikan solusinya. “Saya tahu masalah-masalah seperti ini menambah biaya bisnis, memperburuk cost efisien bisnis di Indonesia,” ujarnya.

Presiden mengatakan, dirinya meyadari bahwa pemerintah harus mempermudah dan menyederhanakan lingkungan bisnis .”Ini semua sudah menjadi komitmen pemerintah, dan ini semua akan terus kita genjot tanpa kecuali,” tegasnya.

Kepada para pengusaha dan ekonom yang memenuhi ruang paparannya, Presiden Jokowi mengingatkan, pentingnya kita semua untuk bersikap realistis. Presiden menyadari, bahwa tantangan yang kita akan hadapi ke depan tidak ringan, dan itulah tanggung jawab dirinya, tanggung jawab pemerintah.

“Marilah kita saling bahu membahu karena semuanya ini tidak ada yang instan, semuanya butuh proses,” pinta Jokowi seraya menyebutkan, bahwa situasi yang kita hadapi saat ini sebenarnya lebih ringan dibandingkan dengan tantangan yang kita hadapi sebelumnya di tahun 1998, krisis moneter yag dahsyat melanda ekonomi kita.

Presiden Jokowi mengaku amat realistis sekaligus jga amat meyakini bahwa tantangan yang kita hadapi sekarang insya Allah sangat bisa diatasi bersama-sama.

“Marilah kita bahu-membahu sebagai bangsa yang besar. Aaya ajak semua kalangan untuk kompak, kalangan dunia usaha saling bahu membahu. Aaya ajak untuk semuanya bekerja sama, berkontribusi untuk membangkitkan perekonomian kita saat ini,” pungkas Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam paparan tersebut antara lain Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Darmin Nasution, para menteri Kabinet Kerja, pengurus Kadin, dan kalangan dunia usaha. (NPS/DNS/ES)

Berita Terbaru