Inilah Arti Indonesianisme Menurut Seskab Pramono Anung

Seskab Pramono Anung pada acara Indonesianisme Summit 2016, Sabtu (10/12). (Foto: Humas/Jay)

Apa arti Indonesianisme pada hari ini? Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) yang kini dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung pada Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki jawabannya.

“Saya menggambarkan Indonesia itu seperti ini, Presiden, Wakil Presiden kapan saja, dimana saja, bisa membuat keputusan, dan keputusan itu untuk bangsa dan negara. Jadi dalam pemerintahan Indonesianisme adalah pemerintahan yang lebih fleksibel,” kata Pramono Anung saat tampil sebagai pembicara dalam Pembukaan Indonesianisme Summit, yang digagas Ikatan Alumni ITB, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (10/12) pagi.

Berikutnya dalam politik di Indonesia, menurut Seskab, boleh bersaing, bertempur, maupun bertarung tetapi ada saatnya bersahabat dan berkawan. Ia menunjuk contoh, bagaimana persaingan yang sangat keras antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden 2014 lalu, yang terselesaikan dengan sangat baik. “Mereka sekarang sangat bersahabat dengan baik. Bahkan pertemuan terbuka dalam tahun ini saja sudah 4 kali,” ujarnya.

Berikutnya, lanjut Seskab, Indonesianisme pada hari ini diartikan adalah ketika Indonesia sedang mengalami permasalahan, seperti kejadian gempa bumi tektonik di di Pidie Jaya, Aceh, Rabu (7/12) lalu. Seskab menunjukkan gambar saat Presiden Jokowi membangkitkan semangat anak-anak kecil yang trauma terhadap gempa bumi yang ada di Pidie Jaya dan juga di Bireun.

“Dengan demikian, persoalan Indonesianisme dalam bidang sosial salah satunya atau dalam bidang pendidikan adalah bagaimana seorang Kepala Negara, Presiden, bisa membangkitkan masyarakatnya ketika sedang menghadapi musibah,” terang Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.

Berikutnya, menurut Seskab, Indonesianisme adalah memotong birokrasi yang bertele-tele yang sangat panjang. Seskab menunjuk contoh saat berkunjung ke Aceh, Kamis hingga Jumat, atau hanya selang sehari setelah terjadinya gempa bumi. Begitu Presiden datang ke lapangan, langsung diputuskan santunan untuk yang meninggal dunia Rp15 juta, rumah yang rusak berat Rp40 juta, yang rusak ringan Rp20 juta, yang luka Rp5 juta dan seterusnya.

“Dulu yang seperti ini prosedurnya sangat panjang, harus panjang sekali. Sehingga gempanya sudah lewat, beban masyarakatnya sudah berlalu, mereka sudah lupa, uangnya baru datang dan biasanya uang seperti itu dipotong oleh birokrasi. Maka Indonesianisme pada hari ini adalah bagaimana memudahkan pelayanan itu diberikan,” jelas Pramono.

Pramono memberikan contoh apa yang dilakukannya di Sekretariat Kabinet, yang salah satu tugasnya adalah sebagai Sekretaris Tim Penilaian Akhir (TPA) untuk proses rekrutmen calon pejabat eselon I. Dulu, untuk bisa menjadi pejabat eselon 1 atau direktur utama di berbagai perusahaan BUMN itu prosesnya bisa 6 bulan, bisa 1 tahun walaupun sudah diputuskan dalam TPA, hanya untuk memberikan nomor. Hal ini karena pejabat yang ingin diganti melobi supaya nomornya tidak diberikan, dan pejabat yang akan menggantikan belum datang, sehingga prosesnya bisa lambat.

Maka, ketika masuk hari pertama, Pramono menyampaikan, surat yang sudah ditandatangani oleh Presiden tidak boleh lebih dari 24 jam, harus sudah keluar.

“Maka, pada waktu itu semua orang kaget. Lho biasanya sebulan, dua bulan, 6 minggu, atau 6 bulan, kok ini 2 hari sudah sampai Keppres-nya di K/L (Kementerian/Lembaga) yang yang melakukan pergantian TPA. Bahkan ada yang menduga ini adalah Keppres bodong,” kata Pramono yang disambut senyum peserta Indonesianisme Summit.

Fokus Pemerintah
Seskab Pramono Anung menyampaikan apa yang dilakukan pemerintah saat ini dalam konteks kekinian. Ia menyebutkan, yang pertama adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa terjaga. Ketika dunia sedang mengalami perlambatan, sekarang ekonomi dunia tumbuh 3%, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di atas 5% atau 5,0 sekian persen. Sementara di antara negara-negara anggota G20 Indonesia tumbuh nomor 3 dunia setelah India dan Tiongkok.

“Sehingga dengan demikian negara ini on the right track, punya demokrasi, pertumbuhan ekonominya bagus, orang mau ngomong apa saja boleh. Maki-maki juga enggak apa-apa asal tidak berlebihan, berlebihan ditangkap,” ujar Pramono.

Ditambahkan Seskab, inflasi sekarang terjaga 3,5 – 4%, kemiskinan, gini ratio dalam pemerintahan selama 2 tahun ini sudah menurun dari 0,42 menjadi 0,41 terakhir menjadi 0,39. Harapannya, lanjut Seskab, adalah terus ditekan karena gini ratio adalah perbedaan kaya miskin. Demikian juga, dengan pengangguran diharapkan bisa di bawah 11%.

Secara singkat, Seskab menjelaskan 3 (tiga) fokus pemerintah saat ini, yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), serta deregulasi dan debirokratisasi.

Dalam persoalan infrastruktur, lanjut Seskab, yang utama adalah infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR, dan yang kedua di Kementerian Pariwisata. Menurut Seskab, Presiden betul-betul menginginkan pariwisata Indonesia, seperti janji beliau, pada tahun ini 12 juta, tahun depan 15, tahun 2019 adalah 20 juta.

Yang berikutnya peningkatan SDM, tentang pendidikan vokasi. Menurut Seskab, di negara ini banyak guru-guru atau murid-murid yang dijejali persoalan-persoalan yang sifatnya normatif. Pancasila, PMK, tidak ada yang sifatnya inovatif. Maka dengan demikian anggaran mulai tahun depan diubah dari 30% adalah bersifat inovatif dan 70% normatif menjadi 50% : 50%.

“Maka ini kesempatan ITB untuk masuk pada wilayah itu. Jadi mulai tahun depan akan diubah seperti itu,” terang Pramono.

Terakhir, Seskab menunjuk 14 Paket Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya deregulasi dan debirokratisasi.

Seskab juga menyampaikan tentang Tax Amnesty, dimana kemarin malam usai mengunjungi Gempa Aceh, Presiden mengundang Wajib Pajak prominent atau yang tebusannya di atas Rp10 miliar. Berdasarkan data terbaru pada Jumat (9/12), menurut Seskab, tebusan tax amnesty telah mencapai Rp105 triliun.

Sementara berkaitan dengan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoD), Seskab menjelaskan, bahwa saat ini Indonesia berada pada peringkat 91. Namun masih kalah dari Malaysia, Singapura, dan Thailand, sehingga Presiden mematok tahun depan harus bisa di bawah 50.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. (FID/ES)