Inilah Penjelasan Presiden Jokowi Pilih 9 Srikandi Pansel KPK
Presiden Jokowi untuk pertama kalinya menerima 9 Srikandi Pansel KPK, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/5) sore
Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pertama kalinya menerima 9 Srikandi yang dipilihnya menjadi Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/5) sore.
Kesembilan anggota Pansel yang diterima Presiden Jokowi itu adalah Destry Damayanti, M.Sc (Ketua merangkap Anggota), Dr Enny Nurbaningsih, SH (Wakil Ketua merangkap Anggota), Prof. Dr. Harkrituti Haskrisnowo, SH, LLM (anggota), Ir. Betti S Alisjabana, MBA (anggota), Dr. Yenti Garnasih, SH, MH (anggota), Supra Wimbarti, M.Sc, Ph.D (anggota), Natalia Subagyo, M.Sc (anggota), Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM (anggota), dan Meuthia Ganie-Rochman, Ph.D (anggota).
Kepada wartawan seusai pertemuan Presiden Jokowi menegaskan, bawa ia memberikan kepercayaan penuh pada pansel untuk bekerja memilih pimpinan KPK yang kredibel, yang mempunyai integritas, dan juga yang dipercaya oleh masyarakat.
Adapun mengenai pemilihan kesembilan anggota Pansel KPK yang memiliki latar belakang beragam, mulai dari ahli hukum tata negara, ahli hukum pidana, ahli hukum bisnis, ahli manajemen, ahli IT, psikolog, sosiolog, Presiden Jokowi menjelaskan, karena memang masing-masing keahlian itu diperlukan agar pimpinan KPK yang terpilih memiliki kecakapan dan kemampuan yang komprehensif, termasuk dalam membangun sistem sehingga tidak semata-mata memiliki kompetensi di bidang hukum.
Ahli manajemen, governance, dan IT dibutuhkan agar pimpinan KPK terpilih memiliki kemampuan untuk mengelola KPK serta merancang sistem IT dalam rangka pemberantasan korupsi, jelas Jokowi seraya menegaskan, bahwa membangun sistem sangat diperlukan. Oleh sebab itu, diperlukan orang yang mengerti masalah sistem, orang yang mengerti masalah IT.
Ahli keuangan dan ekonomi serta ahli pidana pencucian uang, lanjut Presiden Jokowi, diperlukan agar pimpinan KPK terpilih juga memiliki wawasan yang terkait dengan kejahatan ekonomi dan korupsi sumber daya dan juga yang berkaitan dengan pencucian uang.
Sedangkan ahli psikologi diperlukan, menurut Presiden Jokowi, agar pimpinan KPK terpilih memiliki integritas, memiliki keberanian, memiliki kepemimpinan, serta mampu bekerja sama dala sebuah tim. Karena korupsi juga menyangkut perilaku sehingga ahli psikologi juga diperlukan, terangnya
Adapun ahli sosiologi, kata Jokowi, diperlukan agar pimpinan KPK yang terpilih nanti juga memiliki wawasan mengenai konteks sosial dan budaya korupsi di dalam masyarakat.
Presiden Jokowi berharap agar pimpinan KPK yang kelak terpilih bisa memperkuat institusi KPK. Oleh karena itu, selain menguasai hukum pimpinan KPK harus juga dilengkapi kompetensi manajemen, pembangunan institusi, dan juga sebuah kepemimpinan yang kuat.
Pansel juga perlu memikirkan bagaimana kelembagaan KPK bisa berkembang menjadi sebuah institusi negara yang berwibawa, lanjut Jokowi.
Presiden menambahkan, pimpinan KPK yang terpilih juga harus dapat mengembangkan sistem investigasi yang modern dan juga penguatan sistem integritas internal.
Pimpinan KPK selain berani juga harus bisa membangun jaringan, membangun networking dan punya kemampuan kerja sama yang baik, baik di internal maupun dengan lembaga yang lainnya, papar Jokowi.
Presiden menegaskan, melalui Sekretariat Negara, akan mendukung kebutuhan kesekretariatan dan anggaran dari Pansel, termasuk misalnya kalau diperlukan supporting untuk anggaran, supporting team untuk menghadirkan narasumber yang dibutuhkan, dan terutama yang terkait dengan data dan informasi yang perlu diketahui oleh panitia seleksi. (Humas Setkab/ES)
