Intervensi di KTT G-20, Presiden Jokowi Ingin Bangun Demokrasi Yang Dipercaya Rakyat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keinginannya untuk membangun demokrasi politik yang akuntabel dan dipercaya rakyat, bukan yang ditentukan dan mementingkan kelompok elit politik. Sehingga, Indonesia yang saat ini menjadi negara demokrasi langsung terbesar di dunia yang akan mampu menghasilkan pertumbuhan dan pembangunan yang didambakan masyarakat.

Keinginan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan intervesi pada sidang pleno KTT G-20, yang berlangsung di Brisbane Convention Exhibition Center (ECBC), Australia, Sabtu (15/11) sore waktu setempat.

Dalam sidang yang berlangsung tertutup itu, Presiden Jokowi mengawali intervensinya dengan menguraikan apa yang dilakukannya semenjak menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan apa yang akan dilakukannya sebagai Presiden RI dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Ia menyebutkan, selama menjadi Walikota Solo telah melakukan perbaikan sistem pelayanan dan pembayaran pajak, dari cara manual ke sistem online disertai dengan peningkatan pelayanan perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

“Hasilnya adalah proses yang bersih, cepat, serta dipercaya masyarakat. Dalam kurun waktu empat tahun, Pendapatan Asli Daerah meningkat hingga 80 persen,” papar Jokowi.

Reformasi lain yang dilakukannya adalah membangun unit pelayanan perijinan satu pintu untuk ijin mendirikan usaha dan seluruh perijinan yang terkait dengan itu. Jokowi mengaku menetapkan berapa hari seluruh ijin harus diselesaikan oleh unit itu, dan tanpa biaya.

Adapun ketika ketika terpilih menjadi Gubernur Ibu Kota Jakarta pada tahun 2012, Jokowi  memperkuat kualitas birokrasi dengan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada “melayani masyarakat”, bukan “memerintah”.

Ia pun memperbaiki sistem promosi pejabat daerah melalui merit-based, dengan melakukan sistem lelang terbuka untuk 311 jabatan lurah dan camat, sehingga hanya mereka yang memiliki kompetensi dan dipercaya oleh masyarakat yang terpilih menduduki posisi-posisi tersebut. “Tidak ada lagi lurah yang ditunjuk karena latar belakang agama, etnis, atau suku. Mereka semua dipilih karena kompetensi dan kepercayaan masyarakat,” papar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga memperbaiki sistim pembayaran pajak daerah di DKI Jakarta dengan memperkenalkan sistim online. Hasilnya, penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 50 persen dalam waktu satu tahun.

“Melalui sistem on-line ini, saya juga mengidentifikasi secara cepat sektor-sektor potensial yang dapat saya target penerimaan pajaknya akan lebih tinggi di masa depan,” papar Presiden Jokowi seraya meyebutkan, ia juga membentuk one-stop-service perijinan daerah, untuk membuat proses berjalan sederhana, murah, dan singkat, serta transparan.

“Ini upaya pemerintah saya untuk meningkatkan ‘ease of doing business’ di Jakarta, yang praktis merupakan lebih dari 50 persen perijinan nasional berada.,” jelas Jokowi.

Presiden menyampaikan, keberhasilan  saat memimpin kedua kota tersebut, Solo dan Jakarta, bukanlah karena saya membawa sebuah sistem pemerintahan baru. Ia hanya memperkenalkan pendekatan dialog dari hati ke hati langsung kepada masyarakat, yang disebut ‘blusukan’.

“Dengan cara itu, saya memperoleh masukan yang bukan saja sesuai dengan keinginan masyarakat, namun juga menghasilkan sistem dan perbaikan sistem yang lebih efisien, transparan dan akuntabel dengan memaksimalkan potensi yang ada,” papar Jokowi.

Target Nasional

Pengalaman melakukan reformasi sebagai Walikota Solo dan Gubernur Jakarta tersebut, menurut Jokowi, akan ia bawa dan dikembangkan pada tingkat nasional.

Pertama kali yang dilakukanya adalah memberikan daftar calon menteri yang akan membantu pada pemerintahannya kepada  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperoleh klarifikasi bahwa tidak ada di antara mereka yang terindikasi atau memiliki kaitan dengan kasus yang sedang atau akan ditangani KPK.

“ Pendekatan itu saya harapkan dapat menjaga kepercayaan rakyat Indonesia yang sudah begitu baik dan semangatnya memberikan mandat besar kepada saya memimpin mereka 5 tahun ke depan,” tutur Jokowi.

Adapun  beberapa agenda prioritas yang akan dilakukannya:

Pertama, peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perijinan investasi dan membentuk layanan one-stop-service nasional. “Enam bulan dari sekarang, Indonesia akan memiliki sistem perijinan investasi yang terintegrasi dan bisa diakses online,” kata Presiden Jokowi.

Kedua, di bidang pajak, Presiden ingin meningkatkan tax ratio terhadap GDP menjadi 16 persen, dari sekarang yang masih di bawah 13 persen. Dengan perbaikan sistem perpajakan, termasuk transparansi dan sistem IT, saya optimis angka ini akan meningkat.

Ketiga, pemerintah ingin mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak dan memindahkan alokasi subsidi tersebut untuk pembiayaan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan, pelabuhan laut dan bandara; serta mendukung program kesejahteraan rakyat.

Keempat, Jokowi ingin lebih banyak membangun infrastruktur sosial, yaitu pembangunan kualitas ‘manusia’nya. Sebagai tahap awal, pemerintah sudah meluncurkan tiga program kesejahteraan yaitu: Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, yang akan menjadi jaminan layanan gratis untuk masyarakat miskin di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Berbagai upaya itu, menurut Jokowi, akan ia laksanakan secara simultan. Ini merupakan cara kami untuk mengatasi dan menghindari ‘middle income country trap’, serta pemberantasan korupsi yang menjadi momok pembangunan Indonesia. (*/ANT/ES)