Jadi Indikator Penetapan Level PPKM, Laju Vaksinasi Lansia Meningkat
Menkes Budi G Sadikin memberikan keterangan pers usai Ratas Evaluasi PPKM, Senin (22/11/2021), di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan laju vaksinasi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia). Cakupan vaksinasi bagi kelompok ini pun dijadikan salah satu indikator untuk penetapan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Sejak angka vaksinasi lansia (minimal) 50 persen dipakai sebagai syarat naik PPKM, itu (kecepatan vaksinasi) jadi kencang sekali,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi PPKM yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (22/11/2021), di Kantor Presiden, Jakarta.
Budi menambahkan, terdapat sebanyak 12 provinsi yang cakupan vaksinasi dosis pertama bagi lansia telah mencapai 50 persen.
“Yang divaksinasi sekarang secara total lansia sudah 50 persen-an dan 12 provinsi sudah lebih di atas 50 persen. Minggu lalu saja Banten, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara menembus angka 50 persen,” imbuhnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), per 23 November pukul 18.00 WIB, dari 21,55 juta sasaran cakupan vaksinasi lansia dosis pertama mencapai 51,08 persen dan dosis kedua 32,10 persen. Sedangkan secara keseluruhan, cakupan vaksinasi nasional dosis pertama mencapai 135,72 juta penduduk atau 65,16 persen dan dosis kedua 90,52 juta penduduk atau 43,46 persen dari total 208,27 juta sasaran.
Seperti diungkapkan Menkes, di dalam Ratas Presiden Jokowi meminta jajaran terkait untuk terus mengakselerasi laju vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Selain itu Kepala Negara juga mengingatkan mengenai disiplin penerapan protokol kesehatan (prokes) terutama dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta mewaspadai lonjakan kasus yang terjadi di sejumlah negara di dunia.
“Bapak Presiden minta jangan sampai (lonjakan kasus) yang terjadi di Eropa terjadi di Indonesia. Arahan beliau adalah satu percepat vaksinasi, kedua jangan pernah lengah mengenai prokes terutama Nataru ini, dan yang ketiga monitor dengan baik dengan lab genome sequencing bagaimana pergerakan mutasi-mutasi (Virus Corona) yang datang dari luar negeri maupun mutasi-mutasi juga terjadi di dalam negeri,” ungkapnya.
Terkait stok vaksin, Budi menegaskan bahwa jumlah dosis vaksin yang ada mencukupi untuk kebutuhan vaksinasi selama satu bulan.
“Stok vaksin kita yang ada sekarang 287 juta dosis, 273 juta (dosis) sudah dikirim ke daerah-daerah, 225 juta (dosis) tadi sudah disuntik, jadi ada 50 juta (dosis) stok yang ada di daerah-daerah. Itu cukup untuk satu bulan ya 50 juta itu,” ujarnya.
Selain itu, imbuh Menkes, Indonesia juga banyak menerima dukungan vaksin dari luar negeri karena produksi vaksin di negara-negara maju sudah melebihi kebutuhan di negara tersebut.
“Paling banyak kita terima dalam jenis vaksin Pfizer dan Moderna. Oleh karena itu, penting sekali, sekali lagi tolong disosialisasikan agar rakyat kita juga nyaman disuntikkan Pfizer dan Moderna karena ini sebenarnya vaksin yang baik dan efikasinya tinggi,” ucapnya.
Dalam keterangan persnya, Budi menyampaikan bahwa pemerintah juga melakukan survei antibodi penyakit COVID-19 untuk mengetahui tingkat infeksi dan kekebalan tubuh masyarakat sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan dalam penanganan pandemi.
Survei yang dilaksanakan di 34 provinsi dan 1.000 desa ini hasil kerja sama Kemenkes dengan Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah perguruan tinggi yang memiliki ahli epidemiologi. Survei ini diharapkan selesai pada bulan Desember mendatang.
“Diharapkan Desember ini selesai sehingga kita bisa lihat di minggu ketiga atau minggu keempat Desember laporan lengkap dari hasil seroprevalensi survei seluruh kabupaten/kota di Indonesia, seluruh provinsi Indonesia, dan rencananya kita akan lakukan setiap enam bulan sehingga kita memiliki kontrol, dasar pengambilan kebijakan kedepannya,” tandas Menkes. (MAY/UN)
