Jadi Lokasi Perayaan 17 Agustus, Ratih N: Jadikan Momentum Perkenalkan Pulau Enggano

Deputi Seskab Bidang Kemaritiman Ratih Nurdiati didampingi Bupati Bengkulu Utara Mian memimpin rapat membahas pembangunan Pulau Enggano, di Gedung III lantai IV Kemensetneg, Jakarta, Senin (8/8) siang

Pulau Enggano, yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, telah terpilih menjadi lokasi pusat pelaksanaan upacara 17 Agustus tingkat nasional untuk pulau terluar, tanggal 17 Agustus mendatang. Pemilihan dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Pulau Pulau Kecil Terluar.

Pemilihan pulau kecil terluar sebagai salah satu tempat perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-71 itu, sejalan dengan semangat bahwa Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Pulau Enggano termasuk salah satu pulau kecil terluar dari 92 pulau-pulau kecil terluar yang diatur dalam Perpres itu.

“Kaitannya dengan pembangunan pulau kecil terluar, secara khusus Pemerintahan Presiden Jokowi memasukkannya dalam Nawacita, membangun dari pinggiran. Sehingga menjadi komitmen yang lebih kuat lagi,” jelas Deputi Sekretaris Kabinet (Seskab) Bidang Kemaritiman Ratih Nurdiati dalam pertemuan tim koordinasi, di ruang rapat lantai 4 Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Senin (8/8) siang.

Menurut Deputi Seskab Bidang Kemaritiman, pertemuan itu dilakukan untuk membangun sinergi di antara sesama instansi pemerintah dalam meningkatkan publikasi informasi tentang pembangunan yang dilakukan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di pulau-pulau kecil terluar.

“Tugas kami melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah. Serta mendorong untuk implementasi proyek-proyek tertentu, program-program tertentu, strategis nasional. Pulau kecil terluar ini akan menjadi bagian pengawasan kami,” tambah Ratih.

Ia menyebutkan, pembangunan pulau-pulau kecil terluar sendiri dilakukan dengan pendekatan mempertimbangkan aspek pertahanan keamanan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan. Dimana pengelolaannya akan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Pusat  bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan sasaran pembangunan kewilayahan dalam RPJMN 2015-2019, yaitu peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan di 92 PPKT sampai tahun 2019.

Dalam pertemuan ini, Ratih mengajak perwakilan K/L (Kementerian/Lembaga) untuk terus meningkatkan program-program PPKT yang sudah dilakukan agar lebih banyak diketahui oleh unsur Pemerintah dan Non-Pemerintah.

“Untuk pulau-pulau kecil terluar ada 100-an lebih, tantangannya bagaimana menceritakan supaya ada perhatian ke sana. Perhatian bukan sekedar dari Pemerintah tetapi dari yang non-Pemerintah juga tahu kita sedang melakukan ini, ada potensi itu,” jelas Ratih.

Deputi Seskab Bidang Kemaritiman itu menegaskan, komitmen Pemerintah kebijakan pembangunan dari pinggiran ini terus dikomunikasikan oleh Presiden Jokowi dalam berbagai sidang kabinet. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, 17 November 2014, Presiden Jokowi memberi arahan agar para Menteri Teknis memperhatikan pembangunan di kawasan perbatasan.

Presiden Jokowi juga mempertegas arahan dalam Rapat Terbatas pada 17 Desember 2014 agar anggaran difokuskan pada penyelesaian masalah di perbatasan untuk infrastruktur, pertahanan dan keamanan, perhubungan, serta komunikasi dan informatika.

Terkait pengelolaan komunikasi publik sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015, Presiden Jokowi memberi arahan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk menyampaikan setiap kebijakan dan program Pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Selain juga, memastikan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai salurah komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program Pemerintah.

“Informasikan, Presiden selalu mengatakan di awal Kabinet Kerja, Bapak/Ibu Menteri sudah melakukan yang baik-baik. Pandai-pandailah menceritakan, dikemas sebaik mungkin, secepat mungkin, apa yang sudah dikerjakan,” pungkas Ratih.

Dalam kesempatan ini, Bupati Bengkulu Utara Mian, menyampaikan rencana percepatan pembangunan Pulau Enggano. Sementara perwakilan K/L juga menyampaikan program-program prioritas terkait PPKT yang sudah dan akan dilakukan.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Kemaritiman, Kemenko Polhukam, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenko PMK, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata, Staf Ahli Seskab Bidang Komunikasi serta para pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet. (RMI/ES)