Jadi Transit Penyelundupan Narkoba, Presiden Jokowi Perintahkan Menlu Dekati Sejumlah Negara

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 29 Juni 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 23.099 Kali
Seskab memberikan keterang usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (29/6). (Foto: Humas/Deni)

Seskab memberikan keterangan usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (29/6). (Foto: Humas/Deni)

Pemerintah menengarai sejumlah negara tetangga telah menjadi tempat transit penyelundupan narkoba ke Indonesia. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Luar Negeri (Menlu) berbicara dengan pemimpin negara tersebut.

“Presiden meminta kepada Ibu Menlu untuk berbicara kepada negara tersebut, menyampaikan apa yang menjadi permasalahan, dan sekaligus nota keberatan dari pemerintah RI (Republik Indonesia),” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai mengikuti dua kali Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/6) sore.

Seskab mengingatkan, bahwa pada Minggu (26/6) lalu,  Presiden Jokowi sudah menyampaikan pernyataan perang melawan  narkoba. Sementara pada Rapat Terbatas tadi dilaporkan beberapa negara tetangga sebagai tempat transit penyelundupan sebelum masuk ke Indonesia, baik melalui udara, maupun melalui laut.

Terkait maraknya penyelundupan itu, menurut Seskab, sudah mengalami penurunan karena pemerintah dengan sungguh-sungguh ingin menekan persoalan penyelundupan.

Pemerintah, lanjut Seskab, secara pasti sudah mengetahui bahwa penyelundupan ini terjadi karena ada perbedaan harga, yang kedua karena persoalan tarif, dan juga masih adanya peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang mengenai Rezim Devisa Bebas, dan Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri, yang memungkinkan transaksi itu tidak menggunakan L/C sehingga dengan demikian memudahkan untuk orang atau aktivitas penyelundupan itu bisa leluasa.

Maka dengan demikian, lanjut Seskab, Presiden telah meminta kepada jajaran kementerian terkait untuk melakukan pembenahan, termasuk kalau diperlukan mengubah aturan perundang-undangan. “Sehingga para penyelundup itu tidak serta-merta bebas dengan mudah mengeluarkan uangnya dari Republik ini,” terang Pramono.

Seskab juga menyampaikan, bahwa Presiden telah menyepakati barang hasil selundupan yang selama ini dimusnahkan, walaupun dalam peraturan perundang-undangan memungkinkan untuk dilakukan dilelang, hal ini dimaksudkan agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Hasil selundupan tidak semuanya akan dimusnahkan, tetapi akan dilelang. Dan apabila dimungkinkan, diberikan kesempatan kepada Bulog,” jelas Pramono seraya menunjuk contoh misalnya sekarang ini ada 7 kontainer yang disita oleh Bea Cukai. 7 kontainer ini berisi daging, dan sekarang karena sedang operasi daging, misalnya, maka 7 kontainer ini dilelang kemudian diberikan kepada Bulog untuk sebagai pemenang lelang, dan digunakan sebagai operasi pasar. Sehingga dengan demikian ada manfaatnya bagi masyarakat.

Seskab menambahkan, Presiden telah menginstruksikan kepada Menteri Perhubungan, karena masih banyaknya pelabuhan-pelabuhan ilegal atau pelabuhan-pelabuhan yang tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah.

“Setelah Lebaran ini, sekaligus ini memberikan peringatan kepada para pemilik pelabuhan ilegal, setelah Lebaran maka pelabuhan-pelabuhan yang ilegal tersebut akan ditutup oleh pemerintah,” tegas Pramono. (DND/ES)

Berita Terbaru