Jaga Pengendalian Pandemi, Pemerintah Lanjutkan PPKM Jawa-Bali dengan Sejumlah Penyesuaian
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai Ratas mengenai Evaluasi PPKM, Senin (18/10/2021) siang. (Foto: Humas Setkab/Jay)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, hingga saat ini situasi pandemi COVID-19 di Indonesia terus terkendali pada tingkat yang rendah. Kasus konfirmasi harian nasional juga terus menunjukkan tren penurunan sejak mencapai puncak pada Juli lalu.
“Saat ini hanya tersisa kurang dari 20 ribu, tepatnya 18 ribu (kasus aktif) secara nasional dan kurang dari tujuh ribu (kasus aktif) di Jawa-Bali, tepatnya tujuh ribuan. [Menurun drastis] dibandingkan lebih dari 570 ribu kasus aktif pada puncak varian Delta pada 15 Juli yang lalu,” ujar Luhut usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (18/10/2021), secara virtual.
Indikator lainnya yang menunjukkan situasi pandemi yang terus membaik adalah semakin menurunnya tingkat kematian akibat COVID-19.
“Pada 17 Oktober kemarin, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Bali mencatat nol kematian. Provinsi lain di Jawa-Bali mencatat kurang dari lima kematian per hari. Angka ini saya kira jauh lebih bagus lagi daripada bulan Juni sebelumnya,” ujar Menko Marves.
Luhut meyakini, angka kematian yang rendah ini dapat terus dipertahankan seiring dengan semakin meningkatnya capaian vaksinasi, terutama bagi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia).
“Tingkat kematian yang sudah rendah ini kami yakin akan mampu dijaga, seiring dengan capaian vaksinasi lansia Jawa-Bali yang meningkat tajam sejak cakupan vaksinasi lansia yang dijadikan (syarat) penurunan Level PPKM,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Menko Marves, akselerasi vaksinasi akan terus dilakukan untuk mengejar target cakupan 70 persen vaksinasi lansia pada akhir tahun.
“Sampai saat ini cakupan vaksinasi (lansia) Jawa-Bali baru mencapai 43 persen. Kita ingin cakupan vaksinasi lansia dalam waktu dua bulan ke depan dapat mencapai 70 persen. Saya kira Menteri Kesehatan, Panglima TNI, dan Kapolri sekarang bekerja habis-habisan untuk mencapai target ini sampai dengan akhir tahun ini,” ujarnya.
Penyesuaian Pembatasan Aktivitas Masyarakat
Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik, pemerintah kembali melakukan sejumlah penyesuaian pembatasan aktivitas masyarakat di PPKM Jawa-Bali periode 19 Oktober hingga 1 November mendatang.
Adapun penyesuaian tersebut antara lain:
Pertama, tempat bermain anak di mal/pusat perbelanjaan boleh dibuka untuk kabupaten/kota Level 2.
“Kami mensyaratkan bahwa tempat permainan anak harus mencatat nomor telepon dan alamat orang tua, serta waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing,” ujar Luhut.
Kedua, kapasitas bioskop untuk kabupaten/kota Level 2 dan 1 dapat dinaikkan menjadi 70 persen. Kemudian, anak-anak diperkenankan untuk masuk Bioskop di daerah Level 1 dan 2.
Selanjutnya, sopir logistik yang sudah divaksin dua kali dapat menggunakan tes antigen yang dapat berlaku selama 14 hari untuk melakukan perjalanan domestik.
“Akan dilakukan random testing pada sopir logistik. Kita imbau bila ada sopir logistik yang merasa tidak nyaman dengan kondisinya supaya segera melaporkan diri untuk diperiksa,” ucap Luhut.
Kemudian, anak-anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk tempat wisata di kabupaten/kota Level 2 yang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi, dengan didampingi orang tua.
“Uji coba tempat wisata di kabupaten/kota Level 3 akan ditambah sesuai dengan izin Kemenparekraf. Wisata air dapat dibuka pada kabupaten/kota Level 2 dan 1,” imbuh Luhut.
Pemerintah akan terus memperluas dan meningkatkan implementasi PeduliLindungi sebagai bagian dari upaya pengendalian COVID-19.
“Hingga saat ini PeduliLindungi telah digunakan lebih dari 102 juta kali di berbagai area publik, dengan rata-rata penggunaan per hari mendekati 3 juta. PeduliLindungi menjadi alat kita untuk menahan peningkatan kasus di tengah pelonggaran aktivitas dan mobilitas masyarakat,” tandasnya. (HUMAS SETKAB-DND/UN)
