Jamin Harga BBM Tidak Naik, Presiden Jokowi: Harga Bahan Pokok Cenderung Baik dan Stabil

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 22 Juni 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 23.626 Kali
Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/6). (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/6). (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasi kepada menteri terkait, khususnya Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang berhasil menjaga kestabilan harga bahan pokok dan cenderung baik selama masa menjelang lebaran kali ini.

“Saya ingin memberikan apresiasi kepada menteri terkait, dengan pola yang sudah ada ini perlu dipertahankan dan disempurnakan lagi. Jadi Menteri Perdagangan, kemudian Pak Kapolri, juga Menteri Pertanian, yang telah bekerja keras untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/6) sore.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menegaskan, bahwa dari hitung-hitungan, kalkulasi terakhir, pemerintah sudah memastikan bahwa pada bulan depan, bulan Juli, tidak ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Sebetulnya kalkulasi kita kemarin kelihatannya BBM akan naik, tetapi setelah kita kalkulasi kembali, setelah kita hitung kembali, harga BBM bisa tidak kita naikkan. Termasuk di dalamnya BBM dan gas,” ungkap Presiden.

Sementara terkait dengan penanganan arus mudik, Presiden Jokowi menginginkan agar penanganan arus mudik ini betul-betul terintegrasi antara Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN.

“Betul-betul penanganannya bersama-sama dan kesampingkan ego sektoral masing-masing,” pesan Presiden.

Adapun terkait dengan terlambatnya pembagian beras sejahtera (rastra), Presiden memerintahkan agar ini segera ditindaklanjuti.

Ia mengingatkan, pada rapat terakhir masalah ini sudah diputuskan, sehingga agar ini ditindaklanjuti di lapangan, karena keterlambatan pembagian rastra ini berdampak pada hasil indikasi ekonomi yang telah disurvei oleh BPS.

“Kejadian ini kita harapkan tidak terjadi lagi. Semestinya kalau ada hal yang sangat penting seperti ini saya diberitahu sehingga dampak yang ada dari keterlambatan ini benar-benar tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Presiden Jokowi menekankan.

Sidang Kabinet PAripurna itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menhub Budi K. Sumadi, Mendag Enggartiasto Lukita, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. (DND/SM/RAH/ES)

Berita Terbaru