Jamkesmas dan Jamkesda : Tingkatkan Kesehatan Warga
Pelayanan kesehatan gratis melalui Jamkemas dan Jamkesda bagi masyarakat kurang mampu (miskin) oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten kepada warganya semakin meluas dan sudah menjangkau ke seluruh pelosok desa. Meskipun kondisi geografis Kabupaten Tangerang yang cukup luas, namun pelayanan kesehatan gratis dengan kualitas prima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tetap dilaksanakan secara baik.
Guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan gratis tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang melaksanakan perpaduan Jamkesmas dan Jamkesda, dimana dukungan anggaran dari APBN ditambah dengan anggaran APBD Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2012 anggaran Jamkesmas di Kabupaten Tangerang sebesar Rp 33,68 miliar untuk 547.382 peserta, sedangkan anggaran sampai dengan bulan Juli tahun 2013 teralokasi sebesar Rp 7,27 miliar di mana yang termanfaatkan sebesar Rp 2,10 miliar dengan jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan sebanyak 354.330 orang, termasuk 4.300 persalinan. Sementara itu anggaran Jamkesda tahun 2012 sebesar Rp 8,61 miliar untuk 4.140 jiwa, sedangkan sampai dengan bulan Juli tahun 2013 teralokasi anggaran sebesar Rp 16 miliar, dan yang termanfaatkan sebesar Rp 2,30 miliar untuk 1.506 orang.
Kini, warga tidak perlu lagi harus berobat jauh ke desa lain yang memiliki gedung, fasilitas dan tenaga kesehatan tersendiri, tapi cukup di wilayah desanya sendiri. Hal ini dapat terlaksana, karena di Kabupaten Tangerang tersebar fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai yaitu RSUD (2 unit), RS swasta (7 unit), RSIA (8 unit), RS Sayang Ibu dan Bayi (12 unit), Puskesmas (43 unit), Pustu (49 unit), Polindes/Poskesdes (70 unit) yang mampu menjangkau 29 kecamatan dan 274 desa di seluruh Kabupaten Tangerang.
Poskesdes atau Puskesmas Pembantu (Pustu) di setiap desa, dibangun secara bertahap dengan memperhatikan jumlah populasi, jarak dan kesulitan medan untuk menempuh ke sarana kesehatan di daerah tersebut. Tahun 2012 telah dibangun/rehab Puskesmas, Pustu dan Poskesdes/Polindes dengan total anggaran sebresar Rp 7,73 miliar, di antaranya Puskesmas Cisauk dan Puskesmas Gembong masing-masing senilai Rp 1,57 miliar, kemudian pembangunan/rehab sebanyak 8 Polindes/Poskesdes sebesar Rp 1,15 miliar. Puskesmas di tiap kecamatan di Kabupaten Tangerang terus ditingkatkan kemampuannya, sehingga dari 43 unit Puskesmas sudah berkemampuan rawat inap sebanyak 7 unit dan 36 Puskesmas berkemampuan rawat jalan.
Keberadaan Poskesdes yang terletak di desa-desa dan Pustu yang terletak di antara desa dan ibukota kecamatan di Kabupaten Tangerang sangat membantu warga masyarakat miskin dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan, terutama bagi warga yang tinggalnya jauh di pedalaman yang sulit dijangkau transportasi. Kini bila ada warga yang sakit, yang bersangkutan atau keluarganya dapat dengan cepat mendatangi Poskesdes atau Pustu untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan secara gratis tanpa bayar. Kecepatan menangani warga yang sakit secara dini, mengakibatkan warga yang sakit dapat ditangani secepat mungkin.
Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat luas, Pemerintah Kabupaten Tangerang mendayagunakan sarana, prasarana dan tenaga medis yang ada di daerah tersebut secara optimal yaitu 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 7 RS swasta, 8 RSIA, 12 RS Sayang Ibu dan Bayi, 43 unit Puskesmas, 49 unit Pustu,70 unit Polindes/Poskesdes dan 2.173 Posyandu. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan yaitu dokter umum 136 orang, dokter spesialis 105 orang, bidan 634 orang, perawat 290 orang, bidan desa 232 orang.
Dalam kesempatan kunjungan ke RSUD Balaraja, Tim Bertindak Untuk Rakyat berdialog dengan Nursidah (22 tahun), warga Telaga Sari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Ia adalah orang tua dari pasien yang menderita demam, kejang, diare dan dehidrasi yang sudah menjalani perawatan selama 3 hari di kelas III RSUD Balaraja. Menurut Nursidah, ia senang mendapat pelayanan terhadap anaknya dari petugas kesehatan di sini, karena ramah dan penuh perhatian kepada pasien. Saya bersyukur punya Jamkesmas, karena semuanya gratis. Dokter tiap hari periksa anak saya dan dapat makan 3 kali sehari dengan lauk bagus, ada telor, sayur dan buah. Obat-obatan di apotek rumah sakit juga gratis dan selalu tersedia katanya dengan suara pelan. Ia mengharapkan program Jamkesmas agar diteruskan, karena sangat membantu warga miskin. Saya berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan pelayanan kesehatan gratis ini, tambahnya.
Selain ke RSUD, Tim Bertindak Untuk Rakyat juga melakukan peninjauan ke Puskesmas Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Setiap harinya puskesmas ini melayani pasien sekitar 5060 orang, di mana ketika dilakukan peninjauan banyak terdapat pasien yang sedang berobat, pemeriksaan rutin atau berobat jalan. Salah satu di antaranya adalah pasien Jampersal (jaminan persalinan) gratis atas nama Erni (20 tahun) yang sedang melakukan pemeriksaan bayinya Puput (2 bulan) yang menderita bisul/benjolan di punggung. Menurut ibu yang memiliki dua anak ini, persalinan yang kedua dilakukan di Puskesmas Jayanti secara gratis. Saya senang berobat di sini, karena meskipun kartu berobatnya hilang, tapi tetap dilayani dengan baik. Saya berharap Jampersal gratis ini berlanjut sampai anak-cucu saya, ujarnya. Begitu pula pasien Jampersal lainnya atas nama Hairiyah yang telah menjalani operasi caesar atas kelahiran anak kedua. Menurut warga Kecamatan Kresek yang istri guru honorer ini mengaku melahirkan anak pertama tahun 2009 di rumah sakit swasta dengan biaya sekitar Rp 10 juta, sedangkan anak kedua di RSUD Balaraja secara gratis. Bagi saya Jampersal gratis sangat membantu orang miskin seperti saya dalam melahirkan, katanya.
Peninjauan selanjutnya di RS Siloam yang menerima pelayanan Jamkesmas dan Jamkesda, di antaranya Eki Pujiati (22 tahun), warga Kampung Tipar, Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang ini menderita sakit gagal ginjal sejak 2 tahun lalu. Menurut Eki, meskipun ia tidak termasuk peserta Jamkesmas, namun dengan surat jaminan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mendapat pelayanan yang baik, dimana keluarganya tidak mengeluarkan biaya sama sekali, karena semuanya ditanggung Pemkab Tangerang. Saya dan keluarga sangat berterima kasih karena tidak terbayangkan bila harus bayar sendiri, pasti bisa habis jutaan rupiah, ucap Eki saat menjalani cuci darah.
Secara nasional sejak tahun 2005 Pemerintah melaksanakan program pengobatan gratis bagi rakyat miskin di seluruh Indonesia yang tercatat dalam database Badan Pusat Statistik (BPS) melalui program Jamkesmas di rumah sakit kelas III milik pemerintah dan Puskesmas. Pelaksanaan kesehatan gratis didukung anggaran Jamkesmas tahun 2010 sebesar Rp 5,1 triliun, naik menjadi Rp 6,3 triliun pada tahun 2011. Pada tahun 2012 anggaran kesehatan gratis meningkat menjadi Rp 7,55 triliun yang meliputi Jamkesmas Rp 5,9 triliun dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Rp 1,65 triliun. Anggaran kesehatan gratis tahun 2013, ditingkatkan menjadi Rp 8,2 triliun yang menjangkau 86,4 juta jiwa.
Bagi rakyat miskin yang tidak masuk kuota Jamkesmas ditangani melalui program Jamkesda yang dibiayai oleh Pemda. Pemda yang mengalokasikan anggaran untuk Jamkesda tercatat sebanyak 342 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2012 Pemerintah telah membangun 135 Puskesmas, sehingga secara keseluruhan meningkat dari 9.323 unit menjadi 9.458 unit pada tahun 2012. Di samping itu, sepanjang tahun 2012 Pemerintah telah membangun dan merehab 54 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di 30 provinsi yang menelan dana Rp 2,36 triliun. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana Rp 33,43 miliar untuk melanjutkan pembangunan 8 rumah sakit di 5 provinsi.
Khusus untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau, Pemerintah sejak tahun 2010 membangun Rumah Sakit Bergerak, di mana tahun 2010 sebanyak 10 unit, tahun 2011 bertambah menjadi 24 unit, dan pada tahun 2012 bertambah menjadi 34 unit. Sepanjang tahun 2011 2012 Pemerintah juga telah menyediakan 99 unit Puskesmas Keliling (Pusling) darat dan 70 unit Pusling perairan yang diprioritaskan antara lain untuk Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur.
(S.K. & Titi Isdarti)
