Jangan Ada Ego Sektoral, Presiden Jokowi: Pengembangan Energi Terbarukan Harus Dipercepat
Presiden Jokowi saat memimpin Sidang tentang Rencana Umum Energi Nasional di Kantor Presiden Rabu (22/6) siang. (Foto: Humas/Jay)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, rendahnya harga minyak dunia harus menjadi momentum untuk melakukan dua hal secara simultan.
Yang pertama menjadikan peluang untuk memperbaiki tata kelola sektor energi kita, menata kembali sektor migas kita dari hulu sampai hilir. Kemudian yang kedua, rendahnya harga minyak juga bisa menjadi peluang untuk membangun ketahanan dan kedaulatan energi untuk memperkuat cadangan penyangga energi.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/6) sore. Sidang Paripurna ini membahas Rencana Umum Energi Nasional.
Presiden menegaskan, kita juga tidak bisa lagi menunda-nunda program energi baru terbarukan, dan pengembangan energi baru terbarukan harus dipercepat 5 kali lipat pada tahun 2025 agar pembangunan energi baru terbarukan mencapai 23%.
Tidak boleh ada egosektoral, dan pengembangan energi baru terbarukan merupakan komitmen kita bersama, komitmen nasional kita. Saya minta rencana umum energi nasional harus mendorong secara agresif perkembangan energi bersih dan konservasi energi, tegas Presiden.
Terkait Rencana Umum Energi Nasional, Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa hal ini merupakan arah dan peta jalan pembangunan energi sampai tahun 2050. Ia menegaskan, sudah saatnya perencanaan pembangunan nasional di sektor energi dilakukan lebih komprehensif dan memiliki visi jangka panjang, dan harus menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan stakeholder bersinergi melaksanakan komitmen pembangunan energi nasional ke depan.
Saya minta, Rencana Umum Energi Nasional dapat menjawab permasalahan energi saat dan mendata serta dapat mengantisipasi perkembangan energi global, kata Presiden Jokowi.
Sidang Dewan Energi Nasional itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menhub Ignasius Jonan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (FID/DNA/ES)
