Jawab Kemarahan Publik, SBY Jelaskan Posisinya Dalam RUU Pilkada

Presiden SBY

Menjadi bahan perbincangan publik dan media massa dalam 5 (lima) hari terakhir paska penetapan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) oleh DPR-RI pada Jumat (26/9) dinihari, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya memberikan penjelasan kepada publik mengenai RUU tersebut.

“Saya tangkap & pahami kemarahan publik & media dlm 5 hari ini. Izinkan saya 5 menit saja utk menjawab,” tulis Presiden SBY melalui akun twitter pribadinya @SBYudhoyono yang diunggahnya beberapa saat lalu.

Presiden menjelaskan, usulan RUU Pilkada disampaikan pemerintah pada tahun 2011, setelah mengidentifikasi banyaknya ekses dari pelaksanaan Pilkada langsung. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyusun RUU Pilkada perubahan itu.

Pada Desember 2011, SBY menandatangani Amanat Presiden (Ampres), dan menugaskan Mendagri dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas RUU tersebut bersama DPR-RI.

Pada tahun 2012, kata SBY, masih ada silang pendapat antara yang setuju pilkada langsung dan tidak. Sedang pada tahun 2013, rata-rata anggota DPR setuju pelaksanaan pilkada langsung, baik di tingkat I (pemilihan gubernur) maupun di tingkat II (pemilihan bupati/walikota).

Namun seusai Pemilihan Presiden 2014, lanjut SBY, peta berubah. Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) memilih pilkada oleh DPRD, sementara Koalisi PDIP memilih pilkada langsung. Partai Demokrat sendiri, menurut SBY, memilih posisi Pilkada langsung dengan 10 perbaikan.

“Sekarang, siapa yang menginginkan Pilkada oleh DPRD? Jelas bukan SBY. Saya yakin sebagian besar rakyat pun tidak menginginkannya,” kata SBY setengah bertanya.

Faktor Teknis

Presiden SBY menilai, tanpa koreksi, Pilkada Langsung akan tetap membawa ekses dan penyimpangan. Itu sebabnya pihaknya melalui Partai Demokrat (PD) bersikeras untuk memajukan 10 perbaikan.
“SBY dan PD berjuang habis untuk Pilkada Langsung dengan perbaikan, tetapi opsi ini ditolak oleh kedua kubu di DPR,” ujar SBY.

Setelah opsi Pilkada Langsung dengan 10 perbaikan ditolak berkali-kali, menurut SBY, belakangan seolah ada yg setuju. Tetapi ketika PD minta opsi ini untuk divoting, ditolak juga.

Presiden SBY menjelaskan, saat kritis menjelang voting, ia telah meminta Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk menghubungi Pramono Anung Wibowo, pimpinan sidang dari PDIP, agar PDIP dan PD bergabung dalam 1 opsi, mendukung opsi Pilkada Langsung dengan 10 perbaikan.

“Meski punya suara terbesar, PD mengalah untuk menggabungkan opsi dengan PDIP demi kepentingan rakyat. Tapi katanya voting sudah dimulai,” jelas SBY.

Selanjutnya, SBY mengaku tidak mengetahui proses politik di DPR yang panas dan cepat itu, karena faktor teknis. “Saya dalam perjalanan dari New York ke Washington DC,” tulis SBY melalui akun twitter pribadinya @SBYudhoyono itu.

SBY berjanji, sampai kapan pun ia akan menjaga amanah untuk berpolitik yang baik, tanpa agenda tersembunyi dan niat buruk, apalagi menipu. Ia juga menegaskan, bahwa partai yang dipimpinnya Demokrat tidak diuntungkan dengan pilkada DPRD. “Suara Demokrat hanya 10%,” ujarnya.

Menurut SBY, partai-partai besarlah yang dituntungkan dengan pilkada oleh DPRD. SBY mempertanyakan mau dikemanakan rakyat kita, kalau partai-partai besar itu berniat membuat Pilkada oleh DPRD itu untuk mebagi-bagi kursi Gubernur, Bupati & Walikota.

“Posisi saya sangat jelas: Saya tidak pilih Pilkada oleh DPRD, karena kemungkinan politik uang akan jauh lebih besar,” tegas Presiden SBY.

Presiden menilai, calon Kepala Daerah yang akan dipilih DPRD, akan ditetapkan para elite partai. Calon-calon ini, kata dia, belum tentu sesuai kehendak rakyat.

“Pilihan di DPRD bisa transaksional. Calon Gubernur, Bupati dan Walikota lebih ditentukan oleh para Ketua Umum Partai,” papar SBY.

Namun demikian, Presiden SBY menegaskan, ia juga tidak setuju jika Pilkada Langsung yang kita jalankan selama ini tdk ada perbaikan yang mendasar, karena Pilkada Langsung itu terbukti banyak penyimpangannya. (ES)