Jelang MotoGP Mandalika, Pemerintah Terus Kejar Cakupan Vaksinasi di Lombok

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 24 Januari 2022
Kategori: Berita
Dibaca: 821 Kali

Menko Ekon Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai Ratas Evaluasi PPKM, Senin (24/01/2022), secara virtual. (Foto: Humas Setkab/Agung)

Jelang penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2022 yang akan dihelat di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada bulan Maret mendatang, pemerintah terus mempercepat laju vaksinasi COVID-19 di daerah sekitar lokasi penyelenggaraan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa cakupan vaksinasi di Lombok Tengah mencapai 87,9 persen untuk dosis pertama dan 61,1 persen untuk dosis kedua. Sedangkan untuk vaksinasi booster disiapkan untuk 76.718 target sasaran.

“Lombok Barat sendiri juga sudah 88 persen capaian dosis pertama, dosis kedua 62 persen, dan (target) untuk booster 47 ribu. Di Kota Mataram kita sudah 110 persen (dosis pertama) karena juga disuntik yang bukan dari Kota Mataram dan dosis keduanya sudah 78,6 persen dan disiapkan booster sebesar 158.301,” ujar Airlangga, dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Senin (24/01/2024) secara virtual.

Secara keseluruhan, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga 24 Januari pukul 18.00 WIB cakupan vaksinasi di wilayah NTB mencapai 86,93 persen dari target sasaran untuk dosis pertama dan 57,61 persen untuk dosis kedua.

Lebih lanjut Airlangga mengungkapkan, masih terdapat tiga provinsi di tanah air yang cakupan vaksinasi dosis pertamanya di bawah 70 persen, yaitu Papua, Papua Barat, dan Maluku. Berdasarkan data Kemenkes per 24 Januari pukul 18.00 WIB cakupan vaksinasi dosis pertama untuk Papua baru 29,81 persen, Papua Barat 55,79 persen, dan Maluku 64,69 persen.

Terkait perkembangan kasus COVID-19 di luar Jawa-Bali, Airlangga menyampaikan bahwa kasus harian dan kasus aktif mulai sedikit meningkat.

“Kasus barunya 82 (kasus), local transmission 75 (kasus), foreign transmission 7 (kasus), kemudian kasus kematian 3 (kasus), dan kasus aktif hari ini 2.145 (kasus) atau 11,4 persen dari total kasus di Indonesia,” ujar Menko Ekon yang juga koordinator PPKM luar Jawa-Bali ini.

Angka reproduksi efektif atau reproduction rate (Rt) di luar Jawa-Bali juga mengalami kenaikan kecuali di Pulau Sumatra.

“Di Sumatra tetap 1, Kalimantan 1, Papua juga 1, Maluku 0,99, dan Sulawesi 0,99, dan Nusa Tenggara naik sedikit 1,01,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, pelaksanaan PPKM luar Jawa-Bali akan dievaluasi pada tanggal 31 Januari mendatang.

“Level PPKM kita akan evaluasi per tanggal 31 Januari. Dari evaluasi tentu kita akan melihat kesiapan dan juga terkait dengan testing dan tracing yang tentunya perlu dievaluasi setiap dua minggu,” ujarnya.

Travel Bubble Batam, Bintan, dan Singapura
Dalam keterangan persnya, Menko Ekon juga memaparkan mengenai kebijakan travel bubble antara Batam, Bintan, dan Singapura. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk mendorong pariwisata di wilayah tersebut.

“Pintu masuk PPLN (Pelaku Perjalanan Luar Negeri) untuk travel bubble adalah (Terminal Feri) Nongsapura di Batam dan Terminal Feri Bandar Bentan Telani di Bintan,” ujarnya.

Ketentuan mengenai travel bubble tersebut, imbuhnya, dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19.

Adapun ketentuan yang wajib diikuti oleh PPLN saat kedatangan antara lain harus sudah melakukan dua kali vaksin atau dosis lengkap, menunjukkan hasil negatif PCR maksimal 3 x 24 jam, serta memiliki visa/izin masuk lain sesuai peraturan kecuali bagi warga negara asing (WNA) Singapura karena merupakan bagian dari ASEAN.

“Kemudian tentu ini harus terus dimonitor, dan mempunyai kepemilikan asuransi sebesar 30.000 Dolar Singapura dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan Bluepass,” terangnya.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa pengelola kawasan juga wajib membentuk Satgas Penanganan COVID-19.

“Pengelola hotel dan tempat-tempat yang sudah memenuhi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability), ini juga dipersiapkan. Kemudian juga dikoordinasikan oleh Satgas COVID-19 di kawasan,” tandasnya. (FID/JW/UN)

Berita Terbaru