Jokowi Perintahkan Warga Sekitar Bencana Longsor Banjarnegara Segera Direlokasi

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 17 Desember 2014
Kategori: Berita
Dibaca: 20.998 Kali
Suasana Rapat Terbatas bidang PMK yang dipimpin Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/12) siang

Suasana Rapat Terbatas bidang PMK yang dipimpin Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/12) siang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada jajaran instansi terkait agar segera melakukan perencanaan terkait dengan relokasi warga di sekitar lokasi bencana longsor di Dusun Jemblung, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Instruksi ini disampaikan Presiden saat memimpin Rapat Terbatas Kabinet bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/12) siang.

“Tadi, Bapak Presiden telah memerintahkan agar masyarakat yang terkena bencana yaitu penduduk yang jumlahnya 43 Kepala Keluarga (KK) di Karangkobar, dan 42 KK di Wanayasa segera direncanakan untuk relokasinya,” kata Syamsul Maarif, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada wartawan seusasi Rapat Terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/12) sore.

Presiden juga memerintahkan agar BNPB bekerja sama dengan Badan Geologi dari ESDM segera memasang alat Early Warning System di tempat-tempat yang  sudah ditengarai merupakan wialayah rawan longsor, sekaligus juga dilatih.

“Kami juga akan kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Riset dan Teknologi (Ristek) untuk bersama mewujudkan perintah Presiden itu.

Syamsul menjelaskan, rencana relokasi bagi warga yang selama ini tinggal di kawasan lokasi bencana longsor tentunya akan meninggalkan keinginan masyarakat, karena biasanya masyarakat ingjn mendapatkan tempat yang tidak jauh dari tempatnya.

“Tetapi kita carikan tempat yang aman. Oleh karena itu, BNPB akan segera turun ke sana untuk bersama-sama menentukan relokasi mana yang paling tepat,” kata Syamsul.

Kepala BNPB itu menyebutkan, tentu pihaknya akan mengajak teman-teman pakar dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI dari Badan Geologi dan juga dari teman-tenan Gajah Mada (UGM) yg selama ini telah terjun bersama-sama tim dari BNPB sejak terjadi bencana longsor pada Jumat (12/12) lalu.

Syamsul memperkirakan, untuk relokasi warga korban bencana longsor di Banjarnegara itu setidaknya diperlukan sekitar 85 unit rumah, dengan kebutuhan dana sekitar Rp 5,168 miliar.

Namun ia mengingatkan, selain rumah juga dibutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan termasuk rehabilitasi jembatan putus yang juga dekat dengan peristiwa longsor itu. Kemudian juga ada talut, drainase, dan seterusnya, bendungan, tebing sungai, saluran irigasi, normalisasi sungai. “Itu seluruhnya membutuhkan anggaran sekitar Rp 25,7 miliar,” tukas Syamsul.

Bantuan Benih

Kepala BNPB Syamsul Maarif juga menyampaikan, bahwa dalam Rapat Terbatas itu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani telah menyarankan bagaimana masyarkat yang sekarang ada di tempat pengungsian, terutama di Karangkobar dan Wanayasa, untuk bisa terjaga kelangsungan kehidupannya. Karena itu, disiapkan  ekonomi produktif, pertanian dan peternakan.

“Ada bantuan stimulus berupa benih padi, cabe rawit, kol dan bantuan untuk ternak, yaitu pakannya, kandangnya, dan obat-obatan,” kata Syamsul.

Adapun  untuk kepentingan pelatihan, menurut Kepala BNPB itu, perlu dilakukan  pelatihan di wilayah yang memang rentan bencana lonsor, seperti untuk Jawa Barat bagian Selatan, Jawa Tengah bagian Selatan, Jawa Timur, dan tempat-tempat yang lain.

Mengenai jumlah korban, menurut Syamsul, hingga Rabu (17/12) siang, jumlah korban bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara, Jateng telah ditemukan 79 orang meninggal. Namun pemerintah bersama tim gabungan bertekad akan terus melakukan pencarian korban yang hingga kini belum diketemukan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada penduduk yang melakukan evakuasi mandiri. Kesadaran ini karena melihat kondisi longsor kemarin jadi pengungsi semakin banyak, dan tentu ini juga tanggung jawab pemerintah juga,” kata Syamsul.

Rapat Terbatas bidang PMK itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. (Humas Setkab/ES)

 

Berita Terbaru