Kabar Bohong Harus Direspon, Presiden Jokowi Minta Para Menteri Proaktif Bangun Komunikasi

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 1 Februari 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 29.184 Kali
Menko PMK Puan Maharani bersalaman dengan Menko Polhukam Wiranto disaksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, sebelum sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/2) siang. (foto: JAY/Humas)

Menko PMK Puan Maharani bersalaman dengan Menko Polhukam Wiranto disaksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, sebelum sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/2) siang. (foto: JAY/Humas)

Dalam lanjutan pengarahannya pada sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/2) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh menteri, kepala lembaga untuk meningkatkan komunikasi publik yang baik, naik langsung ke kampung, ke pesantren, ke kampus, ke media.  “Ini sudah saya ulang, ini  yang ketiga kali saya kira,” ujarnya.

Jangan sampai, lanjut Presiden, para menteri dan kepala lembaga sudah bekerja di pagi sampai pagi, tapi karena tidak ter komunikasikan dengan baik,  tidak diketahui oleh publik apa yang sudah dikerjakan.

“Harus proaktif, sampaikan yang telah dilakukan, dan tengah dilakukan, dan akan dilakukan,” tegas Presiden seraya menambahkan, betul-betul harus lebih proaktif, karena kerja keras pemerintah semuanya ini perlu diketahui oleh rakyat, kendalanya apa, hambatannya apa.

Kalau ada yang disampaikan di media tidak benar, tegas Presiden, mestinya juga harus diluruskan, dibetulkan, jangan tidak diberikan penjelasan sama sekali. “Sehingga rakyat memberikan masukan,  rakyat merasa ikut memiliki program-program yang kita jalankan,” tutur Presiden.

Presiden menyoroti, informasi yang berseliweran dari berbagai sumber, dimana setiap orang bisa menjadi sumber, bisa membuat berita sendiri, sehingga banyak kabar yang tidak betul, banyak kabar yang bohong. “Hal ini harus direspon dengan cepat. Jangan dibiarkan berkembang begitu saja tanpa sebuah penjelasan yang jelas,” tegasnya.

Sinergi

Sebelumnya Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa kunci efektivitas pelaksanaan program pemerintah adalah saling bersinergi, saling berkoordinasi dan konsolidasi yang baik antara pusat dengan daerah.

Untuk itu, Presiden meminta menteri koordinator (Menko) untuk memastikan implementasi dari program lintas kementerian, lintas lembaga maupun pusat ke daerah agar bisa saling sinkron, tidak  bertabrakan, dan yang paling penting juga lebih efisien.

“Saya mencermati masih ada potensi-potensi inefisiensi di dalam anggaran akibat setiap Kementerian/Lembaga (K/L) masing-masing merencanakan, masing-masing menganggarkan untuk sesuatu yang sama, misalnya masalah IT, masalah pengadaan kapal, masalah radar, masalah bantuan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Tolong ini betul-betul dicermati,” tegas Presiden.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri antara lain oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menlu Retno Marsudi, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. (DNA/SM/JAY/ES)

 

Berita Terbaru