Kabut Asap Masih Serang Sumsel dan Kalteng
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menginformasikan, bahwa asap akibat pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Sumatera Selatan (Sumsel) saat ini telah meningkat lagi.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, berdasarkan pantauan satelit Terra dan Aqua pada Minggu (2/11), pukul 05.00 WIB, hotspot di Kalteng 1.225 titik, Sumsel 344, Kalbar 203, Kaltim 32, dan Lampung 20.
Di Palembang, jarak pandang hanya 400 meter pada pukul 06.00 WIB dan 800 meter pada pukul 08.00 WIB, ujar Sutopo dalam siaran persnya, Minggu (2/11).
Menurut Sutopo, dari 344 hotspot di Sumsel konsentrasinya, yaitu 320 hotspot, atau 93% berada di Ogan Komering Ilir (OKI). Sudah sejak 2 bulan, OKI adalah sumber kebakaran di Sumsel yang menyuplai asap ke Palembang hingga ke Jambi dan Riau, terang Sutopo.
Adapun di Kalteng, menurut Sutopo, dari 1.225 hotspot tersebar di Kotawaringin Timur 276, Seruyan 273, Pulang Pisau 232, Kotawaringin Barat 125, Katingan 123, dan daerah lainnya. 99 persen.
Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB itu, penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumsel cenderung disengaja. Bahkan di hutan pun juga dibakar, seperti di Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sumsel ada 11 hotspot, dan Taman Nasional Tanjung Putting Kalteng 1 hotspot.
Modusnya adalah alasan ekonomi karena pembakaran lebih murah, jelas Sutopo.
Ditambahkan Sutopo, bahwa pihaknya telah menerus melakukan upaya pemadaman. BNPB telah memperkuat Pemda dengan mengerahkan helikopter, pesawat dan modifikasi cuaca. Di Sumsel ada 4 pesawat dan heli untuk pemboman air yaitu Bolco, MI-8, Kamov, Sirkorsky dan Air Tractor. Pesawat Casa 212 digunakan untuk modifikasi cuaca.
Total 10.032 sorti penerbangan sudah dilakukan untuk menjatuhkan air 24,4 juta liter guna memadamkan api. Modifikasi cuaca sudah menebarkan 67 ton garam ke awan, jelas Sutopo.
Hal serupa, menurut Sutopo, juga dilakukan di Kalteng, Riau, dan Kalbar. Namun pembakaran di darat masih terus dilakukan.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB itu mengingatkan, agar upaya penegakan hukum harus lebih ditingkatkan untuk memberikan efek jera. Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai penanggung jawab utama penyelenggaran penanggulangan bencana di daerahnya, lanjut Sutopo, harus dapat melakukan pencegahan. (Humas BNPB/ES)
