Kalau Penerima KIS Tidak Dilayani Dengan Baik, Presiden Jokowi: Laporkan ke Saya
Di sela rangkaian agenda kunjungan kerjanya di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Sabtu (25/3) siang.
Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, jumlah penerima KIS adalah sebanyak 706 anak.
“SD mendapatkan 450 ribu, SMP akan mendapatkan 750 ribu, SMA/SMK akan mendapatkan 1 juta,” terang Presiden.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa dana KIP dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah dan tidak boleh untuk membeli pulsa, jika ketahuan, maka kartunya akan dicabut.
“PMT untuk ibu hamil 1-3 bulan hanya 2 keping per hari, umur 4-9 bulan 3 keping. Untuk balita, umur sampai 11 bulan 8 keping per hari, umur 1-5 tahun 12 keping per hari,” jelas Presiden sembari mengingatkan selain PMT tetap harus mengkonsumsi sumber protein seperti tahu, tempe, dan telur.
Untuk anak usia sekolah, lanjut Presiden, takarannya biskuitnya 6 keping per hari.
“Bagi penerima PKH, mendapatkan 1 juta 890 ribu setahun dan diambil setiap 3 bulan. Pengambilan dilakukan di BRI,” sambung Presiden.
Terkait dengan KIS, ucap Presiden, dapat dipergunakan untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit tanpa dipungut biaya.
“Jika tidak dilayani dengan baik bisa dilaporkan ke Bupati, kurang mempan dilaporkan ke Gubernur, kurang mempan lagi lapor ke Bu Menkes Nila Moeloek, dan kalau masih kurang, silakan lapor ke saya, akan saya copot dan ganti,” pungkas Presiden.
Penyerahan secara simbolis KIS, KIP, PKH, dan PMT kepada para penerima dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Ketua BPJS Fahmi Idris.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan kerja di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi. (EN/ES)