Kaltim Percontohan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Perbatasan
Infrastruktur telekomunikasi perbatasan (Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahulu) yang dibangun Pemprov Kaltim bekerjasama dengan Direktorat Zeni Angkatan Darat Kodam VI Mulawarman.(foto:diskominfo kaltim)
Program kerjasama pembangunan infrastruktur telekomunikasi di kawasan perbatasan yang dilakukan Pemprov Kaltim diakui bakal dijadikan percontohan daerah lain yang juga merupakan memiliki wilayah berbatasan dengan negara tetangga.
Pemerintah menjadikan Kaltim model bagi seluruh daerah yang ada wilayah perbatasannya. Khususnya pola yang dilakukan Kaltim dalam membangun menara (tower) telekomunikasi di kawasan perbatasan, aku Kepala Diskominfo Kaltim, Abdullah Sani, di Samarinda, Jumat (27/3).
Pola kerjasama pembangunannya menggandeng Direktorat Zeni Angkatan Darat Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman, menurut Sani, dinilai efektif mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di kawasan perbatasan yang susah dijangkau dan minim infrastruktur transportasi.
Hal yang mendasari kerjasama tersebut karena jajaran TNI AD yang dianggap paling mampu melaksanakan dengan baik, jelas Sani seraya menyebutkan, TNI AD dinilai punya kemampuan dan ketahanan teruji menjaga kedaulatan negara di kawasan perbatasan negeri.
Itu sebabnya, lanjut Sani, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga bakal meniru model tersebut untuk merealiasikan programnya, baik yang bersumber dari dana APBN, maupun yang menggunakan dana Universal Service Obligation (USO) atau Kewajiban Pelayanan universal (KPU) yang ada di Kemenkominfo.
Kesepakatan dengan Kemenkominfo. Dari Diskominfo Kaltim diminta untuk presentasi di daerah yang punya wilayah perbatasan. Menyampaikan pola kerjasama yang dilakukan dalam merealisasikan pembangunan menara telekomunikasi di daerah perbatasan dan pulau terluar, kata Sani.
Menurut Sani, pola kerjasama yang dilaksanakan pembagian kewajibannya jelas. Pemprov membangun menaranya bekerjasama dengan TNI AD, kemudian pemkab menyediakan lahan, genset, dan SDM nya, serta Kemenkominfo menyediakan pemancar signal (BTS) dan Vsatnya, hingga melatih petugasnya dengan menunjuk operatornya.(diskominfo kaltim/es)
