Kasus Novanto, Seskab: Keinginan Masyarakat Diterjemahkan Secara Baik Oleh MKD
Seskab Pramono Anung menjawab wartawan saat berjalan meninggalkan kantor Presiden, Rabu (16/12)
Pemerintah mengapresiasi sidang akhir Mahkamah Konstitusi DPR-RI (MKD) yang menangani perkara aduan Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu (16/12) petang, dimana hampir semua anggota MKD menganggap adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua DPR-RI Setya Novanto terkait pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Syamsudin dan pengusaha Reza Chalid.
Artinya apa yang menjadi harapan publik, keinginan masyarakat itu bisa diterjemahkan dan ditangkap secara baik oleh teman-teman di MKD, kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/12) petang.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan harapannya agar MKD melihat fakta yang ada dalam kasus yang di dalamnya disebut ada pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk permintaan pembagian saham PT Freeport Indonesia itu.
Saya ingin agar MKD melihat fakta yang ada. Lihat fakta-faktanya, kata Presiden kepada wartawan usai acara Penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, Selasa (16/12).
Presiden Jokowi juga meminta agar MKD mendengarkan harapan publik dan melihat fakta yang ada dalam mengambil keputusan kasus yang melibatkan Ketua DPR-RI Setya Novanto itu. Dengarkan suara publik, dengarkan suara masyarakat, dengarkan suara rakyat. Cukup, kata Presiden mengingatkan.
Tidak Campur Tangan
Seskab Pramono Anung menegaskan, pada prinsipnya pemerintah dalam hal ini betul-betul sama sekali tidak ingin campur tangan. Hanya memang tentunya pemerintah juga concern terhadap hubungan antar kelembagaan sesama lembaga tinggi negara. Karena itu, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada MKD, yang hari ini mengambil keputusan atas kasus tersebut.
Seskab berharap, mudah-mudahan apapun hasil itu adalah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh Majelis Kehormatan Dewan. Mereka menangkap apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan mereka menerjemahkan dalam keputusan. Mudah-mudahan dengan demikian segera ada ketenangan kembali bekerja di dewan maupun hubungan antara dewan dengan lainnya, tuturnya.
Seskab juga menyampaikan, bahwa Presiden Jokowi termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla menaruh harapan yang cukup besar bahwa MKD itu bisa menangkap hati nurani, suara rakyat. Apapun yang mereka putuskan betul-betul mencerminkan bukan hanya apa yang terjadi dalam ruang tertutup di persidangan, tetapi juga baru kali ini sebuah peristwa politik dan juga peristiwa etik yang mendapatkan coverage yang begitu luar biasa dan juga respon yang luar biasa dari masyarakat.
“Tentunya kalau kemudian ini hasilnya seperti harapan publik, saya yakin ini juga baik bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara,” pungkas Seskab. (GUN/UN/ES)
