Kasus Penistaan Agama Sudah Diproses, Presiden Jokowi: Jangan Aparat Hukum Kita Paksa-Paksa

Presiden saat memberikan sambutan pada acara Silaturahim Nasional Ulama Rakyat “Doa Untuk Keselamatan Bangsa”, yang digelar di Econvention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (13/11) sore.

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan dirinya tidak akan mengintervensi penegakan hukum terkait dengan kasus penistaan agama yang melibatkan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ia menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang saat ini sedang berlangsung.

“Sebenarnya sebelum demo itu juga sudah diproses. Saksi-saksi sudah ditanya, saksi ahli sudah didatangkan. Tapi namanya proses itu kan juga memerlukan waktu. Kok enggak pada sabaran,” kata Presiden saat memberikan sambutan pada acara Silaturahim Nasional Ulama Rakyat “Doa Untuk Keselamatan Bangsa”, yang digelar di Econvention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (13/11) sore.

Untuk itu, Presiden meminta semua pihak menunggu hasil proses hukum itu seperti apa. “Jangan aparat hukum kita, kita paksa-paksa, enggak. Itu aturannya sudah ada kok, ketentuan-ketentuan hukumnya juga sudah ada,” tegasnya.

Menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat pada 4 November lalu itu, Presiden Jokowi mengatakan, umat yang datang ke demo niatnya baik dan dengan kesungguhan. Ia menyebutkan, konstitusi Indonesia memang memperbolehkan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat.

Namun Presiden mengingatkan, ada aturan-aturan yang harus ditaati. Ada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang harus diikuti. “Oleh sebab itu, saya perlu mengingatkan kita semuanya mengenai kebersamaan kita sebagai bangsa. Jangan sampai ada yang ingin merusak kebersamaan ini. Jangan sampai ada yang ingin memecah belah kita,” tuturnya.

Media Sosial
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengeluhkan kecenderungan yang terjadi di media sosial pada 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu belakangan ini. “Isinya saling menghujat, isinya saling mengejek, isinya saling memaki, isinya banyak yang fitnah, isinya adu domba, isinya memprovokasi,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, kecenderungan yang terjadi di media sosial itu bukan karakter bangsa Indonesia. “Bukan tata nilai Indonesia, bukan tata nilai umat kita, bukan,” tegasnya.

Bangsa Indonesia, kata Presiden, punya budi pekerti, sopan santun, dan akhlakul karimah yang baik. Untuk itu, Presiden mengajak untuk mewaspadai bersama-sama kecenderungan yang terjadi di media sosial. “Mengingatkan, kalau ada teman kita yang melakukan itu diingatkan itu bukan nilai-nilai bangsa Indonesia, itu bukan nilai-nilai kesantunan Islam,” tuturnya.

Presiden mengulang kembali penegasannya, bahwa sebagai bangsa majemuk, mestinya yang mayoritas itu melindungi yang minoritas. Yang minoritas itu juga menghormati yang mayoritas.

“Mestinya seperti itu, harus dua-duanya jalan, saling menghargai, saling menghormati. Kalau tidak ada itu ya tidak akan sambung. Yang mayoritas melindungi minoritas, yang minoritas juga menghormati yang mayoritas,” tutur Presiden.

Kalau itu ada, Presiden meyakini, bangsa Indonesia akan menikmati indahnya perdamaian dan persaudaraan di tengah keberagaman yang dimiliki. “Karena ini anugerah yang diberikan Allah kepada kita,” ujarnya.

Saat hadir pada acara Silaturahim Nasional Ulama Rakyat “Doa Untuk Keselamatan Bangsa” itu Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Selain itu hadir pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar serta KH Dimyati Rois. (RAH/ES)