Kebakaran Di Lahan Gambut, Presiden Jokowi: Perusahaan Wajib Bangun Embung

Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat saat meninjau lokasi kebakaran hutan di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalteng, Kamis (24/9) lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, titik-titik api di lahan gambut sudah seperti bencana musiman. Tiap tahun selalu muncul karena tata kelola lahan gambut yang buruk.  Oleh karena itu, menurut Presiden, langkah darurat penanggulangan kebakaran di lahan gambut harus cepat dilakukan.

“Saya memerintahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pemda agar mewajibkan perusahaan membangun embung yang bisa dimanfaatkan untuk perendaman (rewetting) tanah gambut,” kata Presiden Jokowi melaui fan page Facebooknya dan akun twitter pribadinya @jokowi yang diunggahnya Sabtu (26/9) malam.

Dengan ketersediaan air di sekitar lahan gambut, lanjut Presiden Jokowi, maka apabila terjadi kebakaran mesin pompa air langsung bisa bekerja memadamkan titik api dengan cepat. “Di Kalimantan Tengah saya telah melihat usaha kongkrit membangun embung air,” ujarnya.

Presiden Jokowi menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pembakar hutan yang telah menyengsarakan kita semua. Namun Presiden mengingatkan, komitmennya itu tidak akan jalan tanpa dukungan semua pihak: pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Secepatnya

Sebelumnya saat meninjau kebakaran hutan yang terjadi di Desa Henda Kecamatan Jabiren Raya ?Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis (24/9) lalu, Presiden Jokowi telah meminta segera dilakukan pembuatan embung besar-besaran di lokasi kebakaran hutan yang terletak di area lahan gambut.

Ia menyebutkan, lahan gambut adalah lahan yang mudah terbakar, sehingga sangat sulit memadamkan api yang berada di lahan gambut. “Tadi saya berdiam diri selama lima menit, tiba-tiba saja api membesar. Kuncinya ada di embung. Segera lakukan kanalisasi dan harus besar-besaran,” kata Presiden Joko Widodo  sebagaimana dikutip Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, dalam siaran persnya Kamis (24/9) lalu.

Presiden pun sempat  menanyakan kesiapan anggaran pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk membangun embung itu. Ternyata, tidak terdapat anggaran di pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk membangun kanal. “Saya perintahkan ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Kementerian LH dan kehutanan untuk mengerjakan secepat-cepatnya,” ucap Presiden.

Anggaran yang digunakan dalam pembangunan kanal itu berasal dari BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Presiden juga memerintahkan  TNI yang mobilisasinya cepat untuk terlibat dalam pembangunannya. Dan TNI menyatakan kesiapannya.?

Presiden juga meminta agar dilakukan sosialiasasi kepada masyarakat tentang dampak dari kebakaran lahan, sehingga ?mereka tidak lagi membersihkan lahan dengan membakar. “Sosialisasi besar-besaran agar tidak melakukan lagi pembakaran lahan” kata Presiden.
??
Saat meninjau, terlibat banyak petugas dari TNI dan POLRI yang tengah bekerja memadamkan api. Beberapa unit mobil pemadam kebakaran dan mobil water canon yang dimiliki kepolisian.

Presiden meninjau ke dalam hutan bersama Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya,Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Kepolisian Negara RI Badrodin Haiti dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan ?Bencana Willem Rampangilei. (ES)